Kisruh Pencoblosan di LN, Anggota DPR: Urusan Teknis Jangan Rampas Hak Pilih

Jakarta - Pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri (LN) menjadi sorotan karena adanya kisruh di sejumlah negara. Anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri meminta panitia pelaksana benar-benar memperhatikan urusan teknis agar tidak merugikan hak suara setiap WNI.

"Mereka seharusnya sudah bisa mengantisipasi masalah-masalah yang kemarin ini timbul di beberapa TPS di LN seperti di Sydney dan di Hong Kong," ujar anggota Komisi I DPR, Charles Honoris kepada wartawan, Senin (15/4/2019).

Charles mengimbau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) betul-betul menganggap serius animo masyarakat di LN yang ingin memberikan hak suaranya dalam Pemilu. Sebab hal tersebut berdampak urusan teknis pelaksanaan pencoblosan.

"Kita kan bukan baru sekali ini menyelenggarakan pemilu di LN. Seharusnya PPLN sudah mengetahui animo masyarakat Indonesia di LN seperti apa," ujar Charles.

Baca juga: Penjelasan KPU hingga PPLN Sydney Soal 'Kisruh' Pencoblosan

"Saya berharap panitia penyelenggara pemilu di luar negeri bisa bekerja profesional dan imparsial. Perwakilan RI juga harus membantu pelaksanaan agar semuanya berjalan dengan baik," lanjutnya.

Charles mengingatkan, setiap warga negara punya hak memilih yang diatur dalam UU. Untuk itu, setiap penyelenggara pemilu disebutnya wajib untuk memfasilitasi.

"Pada dasarnya setiap warga negara harus bisa menggunakan hak konstitusionalnya. Saya berharap PPS (panitia pemungutan suara) maupun perwakilan RI terus berupaya memenuhi hak WN kita di LN untuk bisa menggunakan hak pilihnya," sebut Charles.

Menurut Charles, sangat ironi apabila urusan teknis menjadi alasan seseorang menjadi tidak bisa menyalurkan aspirasi suaranya di pemilu.

"Jangan sampai alasan yang teknis merampas hak konstitusional warga negara untuk memilih," tuturnya.

Baca juga: PPLN Jelaskan Duduk Perkara 'Kisruh' Coblosan di Sydney

Seperti diketahui, kisruh pencoblosan Pemilu 2019 di Sydney, Australia, menjadi sorotan. Ini lantaran TPS ditutup saat masih ada WNI yang antre untuk mencoblos.

Akibat kisruh tersebut, muncul petisi desakan agar ada pemilu ulang di Sydney. Namun KPU menyatakan bekerja berdasarkan aturan.

Pemilu ulang tak bisa hanya didasarkan karena petisi. Hanya saja jika nantinya terbukti ada pelanggaran, maka Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU.

"Kita ini kerja bukan berdasarkan petisi, tapi aturan. Bila ada yang dilanggar dan tidak sesuai aturan, tentu Bawaslu bisa merekomendasikan kepada KPU," ungkap komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat dimintai konfirmasi. (elz/tor)