"Memang betul, saya sudah mendapat laporan tentang adanya pemda yang belum mencairkan dana hibah yang dialokasikan untuk KPU. Bahkan ada yang mencairkan dana hibah tidak sesuai dengan nilai nominal yang disepakati dan ditandatangani," kata Ketua KPU Papua Theodorus Kossay di Jayapura, yang dilansir Antara, Jumat (12/4/2019).
Dia mengatakan, walaupun pencairan dana tersendat, pihaknya tetap optimistis pemilihan berjalan lancar sesuai dengan jadwal. Dia berharap kekurangan dana akibat belum cairnya dana hibah tersebut akan diselesaikan secepatnya setelah pelaksanaan pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Daerah yang terancam berutang adalah KPU Dogiay, KPU Paniai, KPU Waropen, dan KPU Jayapura. Bahkan untuk Kabupaten Jayapura sudah ditandatangani untuk hibah Rp 5 miliar, namun yang diberikan hanya Rp 1 miliar. KPU Waropen, yang mendapat dana hibah Rp 5 miliar, hingga kini belum menerimanya.
"Ada pemda yang hanya menghibahkan dana miliaran rupiah, namun pengiriman logistik menjadi tanggung jawabnya, seperti yang dilakukan pemda Sarmi," jelas Kossay.
Pihaknya berharap pemda segera mencairkan dana hibah yang diperuntukkan bagi KPU di daerah. (rvk/abw)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini