Dikecam Dunia, Brunei Bela Hukuman Rajam Sampai Mati untuk LGBT

Bandar Seri Begawan - Pemerintah Brunei Darussalam membela penerapan hukuman rajam sampai mati untuk hubungan seks sejenis atau kaum LGBT dan perzinaan, yang menuai kecaman global, termasuk dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Brunei menegaskan bahwa hukuman mati itu dirancang lebih sebagai 'pencegahan daripada hukuman'.

Diketahui bahwa PBB menyebut Brunei telah melanggar hak asasi manusia (HAM) setelah negara itu mulai 3 April lalu, memberlakukan hukum syariat Islam yang mengatur hukuman mati dengan cara dirajam untuk sodomi, perzinaan dan pemerkosaan, juga hukuman potong tangan untuk tindak pencurian.

Baca juga: Sekjen PBB Kritik Aturan Hukum Anti-LGBT yang Kini Berlaku di Brunei

Seperti dilansir Reuters, Jumat (12/4/2019), Erywan Yusof selaku Menteri Luar Negeri Brunei Kedua membela pemberlakuan hukum syariat Islam itu dalam suratnya kepada PBB. Ditegaskan Yusof bahwa aturan hukum itu lebih difokuskan pada 'pencegahan daripada hukuman'.

"Tujuannya adalah untuk mengedukasi, menangkal, merehabilitasi dan mendidik daripada menghukum," tulis Yusof dalam suratnya kepada PBB.

Dijelaskan oleh Yusof dalam suratnya bahwa aturan hukum itu tidak akan diberlakukan untuk warga non-muslim di Brunei.

Baca juga: Selain Brunei, Negara Mana Saja yang Berlakukan Hukuman Mati bagi LGBT?

Brunei yang berpenduduk 400 ribu orang ini, secara konsisten membela haknya dalam memberlakukan hukum syariat Islam, yang awalnya mulai diadopsi tahun 2014 dan mulai diberlakukan secara bertahap.

"Kriminalisasi perzinaan dan sodomi adalah untuk melindungi kesucian garis keturunan keluarga dan pernikahan dari warga muslim, khususnya kaum wanita," tegas Brunei dalam suratnya kepada PBB.

Pada 3 April lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa 'HAM harus ditegakkan untuk setiap orang, di mana saja, tanpa adanya diskriminasi'. "Legislasi yang disetujui (di Brunei) secara jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut," imbuh Guterres dalam pernyataannya saat itu.

Baca juga: Hukuman Mati LGBT Berimbas ke Hotel-hotel Brunei

PBB menekankan bahwa hak untuk bebas dari diskriminasi diatur dalam pasal 2 Deklarasi Universal HAM.

Para selebriti, mulai dari aktor George Clooney dan penyanyi Elton John, menggalang dukungan untuk melawan aturan hukum yang baru diberlakukan di Brunei tersebut. Pihak yang menentang aturan hukum tersebut memboikot hotel-hotel di seluruh dunia, yang dimiliki oleh Badan Investasi Brunei.

Dalam beberapa pekan terakhir, para agen travel, jaringan transportasi London di Inggris dan badan-badan keuangan memutuskan hubungan dengan bisnis-bisnis milik Brunei.

(nvc/ita)