DEEP: Politik Uang, Kisruh DPT dan Hoaks Warnai Pemilu 2019

Bandung - Praktik politik uang masih saja mewarnai pemilu 2019. Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP) memprediksi praktik kotor tersebut berpotensi terjadi saat masa tenang dan hari pemilihan.

Direktur DEEP Yusfitriadi mengatakan praktik politik uang terjadi sejak tahapan pemilu 2019. Seiring berjalannya waktu praktik tersebut meluas dan masif dilakukan calon-calon kontestan pemilu.

"Isu politik uang, semakin diperlebar, akan digunakan masif pada masa tenang dan pemilihan," kata Yusfitriadi dalam diskusi 'catatan kritis pemilu 2019' di Hotel 101, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Jumat (12/4/2019).

Menurutnya masifnya praktik politik dipicu Undang-undang pemilu mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen suara sah nasional. Aturan itu membuat parpol berlomba-lomba masuk parlemen.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Hadiri Pidato Kebangsaan Prabowo di Surabaya

Berbagai survei memperkirakan hanya lima sampai enam parpol saja yang akan masuk parlemen dengan ambang batas tersebut. Hal itu tentu menjadi peringatan untuk 10 parpol lainnya peserta pemilu.

"Akhirnya semua parpol habis-habisan, menghalalkan segala cara untuk masuk parlemen," tutur dia.

DEEP juga melihat ada beberapa isu lainnya yang mewarnai pemilu tahun ini. Di antaranya semrawutnya penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang bisa menjadi persoalan pasca pemilu.

"Bisa jadi nanti jadi amunisi gugatan ke MK bagi yang kalah, pemilu tahun ini bisa berjalan amat panjang," ungkap dia.

Baca juga: KPU Umumkan Kekayaan Capres-cawapres: Jokowi Rp 50 M, Prabowo Rp 1,9 T

Selain itu, kata dia, pemilu tahun ini juga dihantui kampaye hitam dan penyebaran berita bohong (hoaks). Situasi ini sangat menguras emosi masyarakat karena tak jarang berujung pada perkara hukum.

"Isu-isu tadi yang kita lihat bisa berpotensi terjadi di masa tenang dan hari pemilihan. Tentunya KPU, Bawaslu harus kerja keras untuk mencegah itu," kata Yusfitriadi. (mud/ern)