.webp)
Pada 2014, Prabowo mengaku banyak dimusuhi karena menarasikan 'kebocoran' itu. Prabowo menyebut banyak pula yang mengamini tentang 'kebocoran' yang disebutkannya, termasuk KPK.
"Yang ada bocor Rp 1.000 triliun. Ada yang membantah saya. Anak-anak muda bilang sebenarnya Rp 3.000 triliun dan saya dengar teman-teman di KPK juga membenarkan. Saya pakai yang konservatif saja," kata Prabowo pada 2 April 2014.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Samad langsung menepis Prabowo ketika itu. Dia menegaskan kebocoran yang disebutkan Prabowo berbeda dengan potensi penerimaan yang hilang seperti yang dia maksud.
"Bukan kebocoran, tapi potensi penerimaan, yang seharusnya bisa didapat itu jadi tidak didapat, beda dengan kebocoran," kata Samad pada Selasa, 17 Juni 2014.
"Angkanya sudah benar, tapi itu potensi penerimaan yang harusnya didapatkan. Jadi potensi penerimaan negara yang harus didapatkan Rp 1.000-7.000 triliun seandainya sistem pengelolaan sudah diperbaiki," imbuh Samad.
Narasi 'kebocoran' itu kembali dibawa Prabowo pada Pemilu 2019. Seperti apa narasinya?
Dalam berbagai kesempatan kampanye maupun pidato, Prabowo cukup sering menyinggung tentang 'kebocoran' itu, sama seperti pada waktu Pemilu 2014. Salah satu momentum yang membuat Prabowo berbahagia ketika menyebut ucapannya tentang 'kebocoran' disebutnya telah diamini Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.
"Saya bersyukur alhamdulillah salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun. Bahkan ada menteri pemerintah sendiri yang mengatakan loss di sektor tertentu lebih dari itu. Jadi akhirnya yang benar siapa?" kata Prabowo pada Jumat, 5 April 2019.
Pernyataan Basaria yang disebut Prabowo itu disampaikannya pada 1 April 2019. Saat itu Basaria memberikan sambutan di penandatanganan perjanjian kerja sama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dan pemerintahan daerah di Jawa Tengah.
"Tahun kemarin kita sudah berbicara berapa seharusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran anggaran. Perhitungan sementara dari Litbang KPK harusnya kita bisa menerima Rp 4.000 triliun, tapi di dalam kenyataannya sekarang APBN kita itu Rp 2.000 triliun sekian, berarti hampir separuh tadi atau bahkan lebih mungkin, harusnya kalau kita melakukan dengan secara maksimal dan secara benar, tidak ada kebocoran, maka angka Rp 4.000 triliun itu harusnya bisa dicapai," ujar Basaria saat itu.
Namun teranyar kolega Basaria yang juga Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, meluruskannya. Saut menyebut pernyataan Basaria disalahpersepsikan.
"Itu kan meng-quoted dari Ibu Basaria. Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpulkan sampai Rp 4.000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp 2.400 triliun. Kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp 4.000 triliun," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).
Saut menegaskan yang disampaikannya itu bukanlah kebocoran. Lalu apa?
"Jadi kekurangan sekitar 2.000 triliun, jadi itu bukan kebocoran, (tapi) potensi (pendapatan untuk APBN). Itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh Ibu (Basaria) itu. Kita itu sebenarnya punya potensi banyak lagi (untuk APBN)," kata Saut.
Dia mencontohkan salah satu peran KPK dalam mengawal pendapatan negara ketika berkoordinasi dengan Ditjen Bea-Cukai dan Ditjen Pajak. Saut juga memamerkan upaya KPK ketika DKI Jakarta bisa meningkatkan pajak daerahnya setelah mendapatkan pendampingan lembaga antirasuah itu.
"Jadi kita mengejar (APBN) Rp 4.000 triliun. APBN kita kalau Rp 4.000 triliun nah bayangin tuh berapa lagi MRT yang harus kita bangun," kata Saut.
"Jadi bukan kehilangan itu yang disebutkan. Jadi salah mempersepsikan apa yang disampaikan Ibu Basaria. Jadi itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi," imbuh Saut.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
