KPK: 215 Instansi Sudah 100 Persen Lapor Kekayaan

Jakarta - Penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk perolehan 2018 sudah berakhir 31 Maret. Hasilnya, ada 215 lembaga yang wajib lapor kekayaan sudah 100 persen menyetor LHKPN ke KPK.

"Sebelum tengah malam tadi ada 215 instansi yang melaporkan seluruhnya. Kemudian untuk instansi yang melaporkan 90% atau lebih itu ada 232 instansi, ini cukup banyak saya kira dan bagi yang pihak-pihak yang melapor itu kami sampaikan terima kasih," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).

Dari jumlah itu tercatat ada 74,39 persen wajib lapor yang sudah melaporkan LHKPN tepat waktu. Nantinya, daftar penyelenggara negara yang menyetor LHKPN secara tepat waktu bakal diserahkan ke instansi masing-masing.

Baca juga: Siapa Paling Patuh Lapor Kekayaan ke KPK?

"Nanti daftar yang patuh melapor tepat waktu ini akan kami sampaikan pada instansi masing-masing yang kami harapkan instansi masing-masing bisa menegakkan aturan internalnya untuk menjatuhkan teguran atau sanksi administratif sesuai yang berlaku di instansi masing-masing tersebut," katanya.

Febri mengatakan instansi dengan tingkat kepatuhan paling rendah adalah DPR. Tingkat kepatuhan di DPR 56,32 persen atau baru 312 orang dari 554 orang wajib lapor yang menyerahkan LHKPN.

Baca juga: Anggota DPR yang Bolos Lapor LHKPN Tak Usah Dipilih Lagi!

"Untuk tingkat kepatuhan yang paling rendah dari ikhtisar pelaporan secara keseluruhan itu adalah sektor legislatif dalam hal ini DPR dan DPRD yang DPR 56,32%, meskipun kami juga apresiasi ada 312 orang artinya yang sudah melaporkan kekayaannya," imbuhnya.

Adapun instansi yang tingkat kepatuhannya sudah mencapai 100 persen antara lain Kementerian ESDM, Pemprov Jawa Tengah, KPK, Kementerian Pertanian hingga PT Jamkrida Jakarta. (haf/fdn)