Pusham UII Yogya: Usut Tuntas Kasus Jual Beli Jabatan, Reformasi Kemenag!

Yogyakarta - Direktur Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia (UII), Eko Riyadi, mendesak kasus jual beli jabatan di Kemenag diusut tuntas. Ia juga meminta Kemenag melakukan reformasi birokrasi.

"Kita dorong KPK untuk menuntaskan dugaan makelar atau jual beli jabatan di Kemenag," ucap Eko dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Senin (1/4/2019).

"Penegakan hukum (jual beli jabatan di Kemenag) oleh KPK akan memiliki twin track, di satu sisi menghukum pelaku dan di sisi lain memperbaiki nama orang yang memang secara hukum tidak bersalah," sambung dosen Fakultas Hukum UII ini.

Baca juga: Kasus Romahurmuziy, KPK Panggil 3 Orang Pansel Pejabat Kemenag

Eko mengatakan, pengusutan kasus jual beli jabatan bisa menjadi momentum bagi Kemenag untuk melakukan reformasi birokrasi. Terlebih Kemenag memiliki wewenang yang sangat besar dalam mengelola anggaran pendidikan.

"Mulai dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Perguruan Tinggi. Jika prosesnya (pengelolaannya) koruptif, maka hal ini adalah pelanggaran terhadap hak masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan setara," katanya.

Baca juga: 7 Fakta Menag Lukman Hakim Saifuddin yang Disebut Mahfud MD Bersih

Selanjutnya Eko meminta Kemenag mengkaji ulang peraturan yang berkaitan pemilihan rektor di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Sebab, beberapa pihak menangarai aturan itu bisa menjadi celah suap dalam pemilihan rektor PTKIN.

"Sebaiknya peraturannya (prosedur pemilihan rektor PTKIN) yang ditinjau ulang. Setelah itu proses pengisian jabatan publik termasuk rektor dijalankan sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara," pungkas Eko. (ush/sip)