MUI Usul Kominfo Kaji Ulang Peraturan Menteri soal Game Elektronik

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengkaji ulang Peraturan Menteri (Permen) Kominfo 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Menurutnya, permen itu bisa mengatur mencegah game dari perbuatan negatif.

"Untuk kepentingan optimasi pembangunan kesadaran publik di ruang cyber, komisi hukum MUI mengusulkan adanya review Permen 11 Tahun 2016 yang merupakan ikhtiar pemerintah untuk memberikan pengaturan terhadap games agar bisa lebih tinggi manfaatnya dan juga dicegah mafsadah yang ditimbulkan," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, setelah rapat FGD di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Bahas PUBG dengan Kominfo, MUI Minta Ada Pembatasan Usia dan Waktu

Terkait dengan game elektronik, Niam mengatakan perlu diatur untuk usia pengguna dan pembatasan durasi waktu bermain. Landasan aturan itu, menurutnya, untuk meminimalkan dampak negatif hingga mencegah masyarakat dari malas bergerak.

"Dan salah satu ikhtiar itu adalah menganalisis melalui e-sport untuk mengoptimasi nilai kemanfaatan, memberikan aturan-aturan yang asalnya tanpa aturan, kemudian meminimalisir dampak negatif, malas gerak, itu juga diantisipasi oleh e-sport, dan beberapa dampak negatif yang lain," papar Niam.

Baca juga: Ini Hasil Pertemuan MUI Terkait Game PUBG cs

MUI lalu memberikan contoh salah satu kasus kekerasan akibat mencontoh dari game. Dari data yang diterima dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), MUI menyebut ada kasus anak memukul guru akibat meniru adegan dalam game.

"Yang tadi datanya juga disampaikan oleh KPAI, kasus-kasus yang terkait dengan dampak negatif games, itu disajikan dari pantauan dan pengaduan di KPAI, ada kasus main games tonjok guru, akhirnya anak menonjok gurunya betul. Ini sekadar gambaran ada konten games negatif yang memberikan pengaruh negatif terhadap penggunanya," paparnya. (idn/hri)