KPK Kuliahi 136 Perwakilan Daerah Agar Tak Terjerumus Korupsi

Jakarta - KPK melaksanakan kegiatan sosialisasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas di Gedung ACLC Jakarta pada hari ini. Tujuannya, KPK ingin tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

"Melalui kegiatan ini KPK mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan daerah," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (26/3/2019).
Acara ini dihadiri 136 peserta dari perwakilan daerah yang terdiri dari bupati, wali kota, sekda, asisten daerah dan kepala dinas dari sejumlah daerah di Indonesia mengikuti rangkaian kegiatan workshop di Jakarta. Adapun rangkaian acara ini, sharing mengenai survei penilaian integritas, kolaborasi CSO (Civil Society Organization) dan kepala daerah untuk pencegahan korupsi.

Selain itu, pendampingan pemerintah daerah Transparency International Indonesia, pemanfaatan media untuk meningkatkan integritas publik, sosialisasi program pencegahan korupsi di daerah oleh KPK dan sosialisasi gratifikasi oleh KPK.

"Program ini merupakan upaya pencegahan korupsi oleh KPK berupa pembekalan kepala daerah terpilih beserta jajaran untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," jelas Febri.
Febri berharap para kepala daerah dan unsur pejabat tinggi di pemerintah daerah dapat memahami prinsip dasar tentang integritas dan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat membedakan kapan menjadi pihak swasta dan apa batasan ketika menjadi penyelenggara negara.

"Batasan antara kepentingan atau urusan pribadi dengan urusan dinas adalah hal mendasar dalam pemahaman korupsi, khususnya terkait konflik kepentingan," tutur Febri.
Atas sosialisasi tersebut, Febri juga berharap para kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah tidak beralasan melakukan korupsi. Karena sebelum menjadi penyelenggara negara menerima uang dari pihak lain.

"Misal fee untuk makelar tanah mungkin saja biasa diterima, namun dapat menjadi suap atau gratifikasi jika yang menerima pegawai negeri atau penyelenggara negara," katanya.

(fai/dhn)