KPU: Sampai Kini Ada 120-an Lembaga Pemantau Pemilu Terdaftar

Jakarta - KPU mengatakan telah mencatat lembaga pemantau yang akan untuk memantau Pemilu 2019. KPU menyebut saat ini total lembaga yang terdaftar kurang lebih 120 lembaga.

"Sampai sekarang yang sudah terdaftar sekitar 120-an," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Arief mengatakan 120 tersebut tercatat dari pemantau pemilu baik dalam dan luar negeri. Dia juga mengatakan selain itu terdapat pemantau dari NGO hingga embassy.

"(Sebanyak) 120 orang itu rinciannya macam-macam, ada yang dari KPU, negara-negara di luar Indonesia ya, kemudian ada internasional NGO, pemantau pemilu. Kemudian ada dari negara-negara sahabat (embassy) yang ada di Indonesia, kemudian ada pemantau Pemilu domestik, ada yang biasa terlibat dalam kepemiluan kita ada Perludem, KIPP, JPPR dan lain-lain itu," kata Arief.
Arief mengatakan pemantau asing ini nantinya akan diberikan izin oleh Kementerian Luar Negeri. Selain itu, dia juga menyebut lembaga pemantau yang terdaftar harus terlebih dulu diakreditasi oleh Bawaslu.

"Kalau pemantau asing dia nanti akan dapat clearance (izin) dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian kalau dia mau jadi pemantau, dulu akreditasinya diberikan oleh KPU, sekarang dengan UU yang baru, akreditasi itu diberikan oleh Bawaslu," kata Arief.

KPU juga mengatakan telah mengundang 33 penyelenggara Pemilu dari 33 negara untuk memantau Pemilu 2019 di Indonesia. Selain itu, 33 kedutaan besar negara sahabat juga diundang beserta 11 lembaga independen pemantau internasional.

"Sudah kita kirimkan (undangan) sementara 33 penyelenggara pemilu seluruh negara, 33 kedutaan besar dan 11 lembaga pemantau internasional," kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tantowi di Serang, Banten, Selasa (26/3/2019).



Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini
(dwia/dhn)