Hari Pertama UNBK, Ombudsman Jabar Temukan Ruangan Gelap

Bandung - Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat menggelar pemantauan pada hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK/SMA. Hasil pemantauan, ruang ujian menjadi catatan Ombudsman.

"Terdapat beberapa catatan kecil khususnya terkait ruang ujian yang masih tertutup sehingga tidak terpantau dari luar. Sebagaimana POS (prosedur operasional standar) UN 2019 bahwa setiap ruang ujian harus memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup," ucap Kepala Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto dalam keterangan resminya kepada detikcom, Senin (25/3/2019).

Baca juga: Sebanyak 323.504 Siswa SMK di Jabar Ikuti UNBK

Tim pemantau sendiri melakukan pemantauan ke beberapa sekolah di Bandung pada hari pertama UNBK. Haneda mengatakan dari hasil pemantauan ruang-ruang ujian memang terbilang tertutup.

"Kondisi ruangan yang sebagian tidak dapat terpantau dari luar mengingat kaca tertutup cat atau gorden. Ombudsman telah menyarankan kepada panitia untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan membuka pencahayaan dan akses monitoring dari luar ruangan melalui pembukaan gorden yang digunakan," kata dia.

Selain terkait kondisi ruangan, Ombudsman tak menemukan hal lainnya yang mengganggu pelaksanaan UNBK di Jabar. Proses pelaksanaan UNBK berjalan lancar dan secara garis besar sesuai prosedur.

Dari sisi kedisiplinan siswa, Haneda mengatakan tim pemantau tak menemukan data siswa yang terlambat masuk ke sekolah. Pada sesi pertama pukul 07.30 WIB sampai 09.30 WIB misalnya, para siswa yang kebagian sesi pertama datang tepat waktu.

"Hal ini dapat dipengaruhi oleh sinkronisasi yang dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Sehingga tidak terdapat keterlambatan dalam segi pelaksanaan UNBK," kata Haneda.

Dari segi pengawasan, Ombdusman menilai pelaksanaan UNBK sudah sesuai prosedur. Satu pengawas sudah mengawasi 20 orang siswa atau peserta ujian.

"Jika peserta lebih dari 20 orang per-ruangan, maka ditambah dengan satu pengawas. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, tidak terdapat temuan yang berarti," katanya.

Baca juga: 14 Anak Warga Binaan LPKA Sukamiskin Mengikuti UNBK

Di samping itu, Ombudsman juga membuka posko laporan apabila ada yang menemukan pelanggaran atau penyimpangan selama pelaksanaan UNBK ini. Masyarakat bisa melapor apapun yang ditemukan berkaitan dengan pelanggaran.

Bagi masyarakat yang menemukan adanya penyimpangan pelayanan publik dalam proses penyelenggaraan UN dan PPDB 2019, dapat melaporkan ke call center Ombudsman Republik Indonesia dengan nomor 137 atau SMS ke : 0821 3737 3737 atau datang langsung ke Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Kebonwaru Utara No. 1, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

"Laporan dari masyarakat nantinya akan membantu proses monitoring yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan. Ombudsman Jabar mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan UN dan PPDB 2019 karena melalui partisipasi masyarakat diharapkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik dapat ikut meningkat," tutur Haneda.

Baca juga: 3 Remaja Geng Motor 'Hiu' Ikut UN SMK di Mapolres Ciamis

(dir/bbn)