Ridwan Kamil akan Bentuk Otoritas Khusus Tangani Citarum

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana membentuk otoritas khusus untuk menanggulangi berbagai masalah di Sungai Citarum. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan dalam penanganan di lapangan.

Emil sapaan akrab Ridwan Kamil menilai selama ini ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya penyelamatan Sungai Citarum. Contohnya saja penanganan sampah yang ada di sekitar bantaran sungai. Selama ini penangannya dirasa kurang maksimal karena panjangnya proses koordinasi.

"Menjadikan Citarum sebagai otoritas khusus. Sehingga bisa anggarkan SDM (sumber daya manusia) khusus, laboratorium tidak lagi di dinas-dinas daerah yang dilewati tapi dipusatkan. Bisa ada 'dinas kebersihan sendiri' untuk bersihkan Citarum tidak harus koordinasi lagi dengan 11 daerah (yang dilintasi Citarum), sepanjang batas jelas radius berapa dari sungai," ucapnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/3/2019).

Disinggung mengenai bentuk atau lembaga khusus itu, Emil mengaku, masih melakukan pembahasan. Tapi intinya dalam lima tahun ke depan pihaknya ingin ada otoritas khusus penanganan Sungai Citarum.

"(Bentuk lembaga) lagi dibahas. Intinya selama lima tahun ada daerah khusus," ucapnya.

Baca juga: Mudahkan Informasi, Ridwan Kamil Siapkan Aplikasi Citarum Harum

Di lokasi yang sama Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menambahkan, usulan pembentukan otoritas khusus ini sebagai langkah percepatan dalam penanganan masalah di Sungai Citarum. Terutama demi memudahkan koordinasi di lapangan.

"Contoh masalah sampah karena (Cirarum) dilalui 11 yuridiksi 11 daerah penanganan sampah tidak efektif dan tidak cepat. Tapi dalam satu institusi di bawah kendali Gubernur sebagai Dansatgas itu akan lebih cepat. Menyiapkan (pengangkutan sampah), mesin hingga orangnya. Sehingga penanganan di pinggiran sungai di 11 daerah bisa ditangani, termasuk penanganan limbah," ucapnya.

Iwa mengaku, akan menyampaikan wacana ini kepada pemerintah pusat. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membentuk otoritas khusus tersebut.

"Ini terobosan, tapi harus ada satu kewenangan yang nanti akan kita sampaikan ke pemerintah pusat," ucapnya. (mso/ern)