Wakil Ketua MPR Ajak Masyarakat Kutai Kartanegara Tak Golput

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengajak masyarakat Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, datang ke TPS dan memberikan suaranya pada pemilihan umum 2019. Karena pemilu merupakan ajang yang sah untuk menentukan pemimpin lima tahun yang akan datang.

"Waktunya paling hanya lima menit, tapi sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Karena itu jangan sia-siakan, mari semua memberikan suaranya," kata Mahyudin dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3/2019).

Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, menurut Mahyudin masyarakat harus menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan. Harus dilihat bobot, bibit dan bebet. Bukan semata karena bantuan sembako atau uang transportasi.

Baca juga: Mahyudin Ungkap Tantangan Sosialisasi 4 Pilar di Daerah Pelosok

"Ambil saja uangnya, tapi memilih dengan hati nurani. Biar saja para calon yang mau membodohi dengan politik uang tertipu," kata Mahyudin lagi.

Pernyataan itu disampaikan Mahyudin saat membuka Sosialisasi Empat Pilar di hadapan warga masyarakat kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Acara berlangsung di gedung pertemuan Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menurut Mahyudin masyarakat sudah semakin mengerti. Mereka tidak mudah dibohongi melalui politik uang. Mereka juga sadar bahwa pemilu sangat penting dan bisa menentukan nasib bangsa Indonesia lima tahun mendatang.

Baca juga: MPR Terima Aspirasi Perlunya Capres Jalur Independen

Dia juga mengatakan, sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan MPR RI penting dilakukan saat ini karena masih banyak umat beragama yang salah dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama. Padahal ia mengatakan agama mengajarkan pada kasih sayang dan saling menolong.

Sosialisasi juga dilakukan untuk memberikan pemahaman soal kebhinnekaan. Sehingga perbedaan tidak dianggap sebagai musuh. Perbedaan seharusnya diartikan untuk saling melengkapi, bukan untuk memecah belah.

"Sosialisasi juga masih relevan selama penegakan hukum belum dilaksanakan secara maksimal. Intinya Sosialisasi itu adalah pemersatu bangsa di tengah potensi perpecahan," tuturnya. (prf/mul)