Ketua MA Ingatkan Para Hakim Jaga Integritas dan Kode Etik

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi). Ia mengingatkan seluruh hakim terus menjaga integritas dan berpegang teguh pada kode etik hakim.

Hal itu disampaikannya saat membuka acara seminar nasional Ikahi di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Seminar ini merupakan rangkaian hari ulang ke-66 Ikahi.

"Seminar ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan ulang tahun Ikahi yang mengambil tema Ikahi berkomitmen menegakkan integritas hakim dalam peradilan modern untuk sementara karena saya melihat pada umumnya pengikut peserta seminar adalah Ikahi," ujarnya, Rabu (20/3/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hatta menegaskan integritas perlu ditekankan sebagai kata kunci terhadap legitimasi lembaga peradilan. Sebab, sikap integritas, menurutnya, dapat mewujudkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Jadi, jelas Hatta, marwah lembaga peradilan dapat selalu diterima di tengah masyarakat.

"Maka perlu saya tekankan bahwa integritas merupakan kata kunci terhadap legitimasi lembaga peradilan yang didasarkan pada jaminan kepercayaan yang melibatkan publik sebagai organisasi progresif," katanya.

"Ikahi senantiasa mendorong agar para hakim senantiasa menjaga integritasnya dan berpegang teguh pada kode etik dan perilaku hakim karena integritas inilah yang akan mengangkat Marwah lembaga keadilan di tengah-tengah masyarakat," lanjut Hatta.

Hatta mengatakan seminar nasional ini mengangkat tema 'Perlindungan Hukum terhadap Konsekuen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik'. Ia berharap hasil rumusan dalam seminar ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum di Indonesia.

"Para peserta diharapkan bisa memanfaatkan forum ini untuk menimba ilmu secara maksimal sekaligus menjadi peserta yang secara aktif mengungkapkan gagasan dan pemikirannya. Saya berharap pokok pikiran yang nantinya dirumuskan dalam seminar ini akan menjadi sumbangan konsumtif dalam pengembangan hukum di Indonesia," paparnya. (eva/asp)