TKN Pertanyakan Alasan KPU Tak Undang Menteri di Dua Debat Terakhir

TKN Pertanyakan Alasan KPU Tak Undang Menteri di Dua Debat Terakhir

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 19 Mar 2019 18:35 WIB
Direktur Program TKN, Aria Bima. (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom)
Jakarta - KPU tidak akan mengundang menteri dalam dua debat terakhir pemilu 2019. Tim Kampanya Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mempertanyakan alasan tidak diundangnya para menteri tersebut.

"Saya akan masih mempertanyakan, jangan sampai kemudian kekanak-kanakan, mengundang menteri adalah sesuatu yang dilihat sebagai suatu keuntungan bagi paslon 01. Itu yang berfikir salah gitu loh," ujar Direktur Program TKN Aria Bima di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).



SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aria mengatakan, pihaknya menolak bila alasan tak diundang karena dinyatakan sebagai menteri pendukung 01. Menurutnya, hal ini sama saja dengan pimpinan DPR dan MPR yang merupakan pengusung dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kalau alasannya bahwa menterinya paslon 01, saya nolak, apa saja saya menolak. Pimpinan DPR MPR yang hadir, yang diundang karena dia juga kebetulan pimpinan lembaga negara yang juga pengusung dari paslon 2. Alasannya lebih penting dari jumlah profesional yang ada, apalagi yang lebih lucu ini menteri-menteri pak Jokowi," tuturnya.

"Misalnya nanti pimpinan DPR nggak diundang, karena Fadli Zon atau Fahri kan, terus lucu kan kekanak-kanakan sekali," sambungnya.

Dia mengatakan pihaknya tidak keberatan bila nantinya, menteri tidak diundang dalam debat dengan alasan yang jelas. Namun menurutnya, bila alasannya terkait latar belakang parpol hal tersebut menimbulkan ketidakdewasaan.

"Tidak mengundang tidak apa-apa, asalkan dengan alasan jumlah kursi yang tidak cukup makanya tidak kita undang. Kalau alasannya nanti background partai politiknya, partai pengusungnya, bisa saya juga nggak mengundang pimpinan DPR, MPR, jadi nggak dewasa. Kalau saling tidak dewasa, nanti kurang baik dalam mentradisikan kita berdemokrasi," ujar Aria.



Menurut Aria, hal ini kembali kepada menteri yang diundang, dalam menempatkan diri pada saat debat berlangsung. Dimana menteri tidak ikut sebagai timses dan tidak bersorak dalam debat.

"Kalau menteri pimpinan diundang juga harus bisa menempatkan diri. Baju batik tidak paslon, tidak bersorak sorai, tidak menjawab sebagai timses, atau partai pengusung," kata Aria.

"Dimana dia hadir sebagai lembaga negara, dimana partai pengusung adalah tempat rekrutmen para pemimpin yang ada, yang jelas bagaimana menteri-menteri yang diundang bisa menempatkan peran yang tepat di situ posisinya seperti apa," sambungnya.

Sebelumnya, berbeda dengan tiga debat capres-cawapres yang sudah berlangsung, pada dua debat capres-cawapres yang akan datang Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan mengundang para menteri. Namun menteri dapat tetap hadir di acara debat jika diundang oleh tim sukses pasangan capres-cawapres.

Keputusan KPU untuk tidak mengundang menteri di acara debat capres-cawapres keempat dan kelima sesuai usulan dari masing-masing tim sukses pasangan capres-cawapres.

"Untuk debat keempat dan kelima para menteri tidak akan diundang oleh KPU," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada detikcom, Senin (18/3). (dwia/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads