"Mereka (KPU dan Bawaslu) kan ribut dengan misalnya ratusan WNA yang masuk DPT. Itu urusan siapa? Ya urusan KPU. Semestinya yang begini sejak awal sudah keluar. Tapi kan tidak. Harus ada kritik publik dulu baru disisir lagi," kata Jerry di Kafe Canoral, Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Ribet Pemilu Apakah Berujung Delegitimasi'. Jerry menyebut, polemik WNA masuk DPT ini menjadi salah satu peluru bagi mereka yang ingin mendelegitimasi pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lain hal dengan pandangan dari peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus. Lucius lebih menyoroti aspek pemilihan legislatif.
Dia mengkritik sikap partai politik peserta pemilu yang menurutnya tidak bisa menjabarkan visi dan misi partai. Lucius menilai parpol peserta pemilu seolah hanya menggaungkan visi-misi pasangan capres-cawapres yang mereka dukung.
"Yang kemudian ramai dibicarakan hanya visi-misi dan program capresnya saja. Lalu apakah pentingnya begitu banyak partai kalau hanya punya dua misalnya perbedaan berdasarkan visi-misi capres dan cawapres," jelasnya.
Lucius mengatakan KPU perlu melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas pileg. Dia menyarankan agar digelar debat tak hanya untuk capres-cawapres, tapi juga partai.
"Jadi saya kira penting untuk memastikan kualitas pileg dijamin sejak awal. Tadi selain dengan membuka data diri caleg, saya kira penting juga bagi partai menunjukkan di mana letak perbedaan partainya dengan partai lain sehingga ada alasan kuat bagi pemilih untuk memilih dia," terang Lucius.
Diberitakan sebelumnya, KPU menyatakan sikap mengenai polemik WNA masuk DPT. KPU menegaskan akan mencoretnya dari DPT.
"Iya total WNA yang dicoret saat ini 370, update sampai kemarin malam," ujar komisioner KPU Viryan Aziz saat dihubungi, Rabu (13/3). (zak/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini