Tameng Silent Diplomacy TKN Tangkis Serangan BPN Soal Siti Aisyah

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melempar serangan, kali ini soal pembebasan Siti Aisyah usai PM Malaysia, Mahathir Mohamad, mengaku tidak tahu tentang lobi-lobi Indonesia. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf kemudian memasang 'tameng'.

Hal ini berawal dari pernyataan Mahathir soal lobi Indonesia di balik pembebasan Siti Aisyah. "Saya tidak memiliki informasi (tentang hal itu)," kata Mahathir saat ditanya wartawan di Malaysia, seperti dilansir The Star, Selasa (12/3/2019).

Menurut Mahathir, pembebasan Siti Aisyah berdasarkan keputusan pengadilan. Prosesnya sesuai hukum yang berlaku.

"Ini adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Dia diadili dan kemudian dia dipulangkan. Jadi, itu adalah proses yang sesuai hukum," ucapnya.

Baca juga: Mahathir Mengaku Tak Tahu Lobi Indonesia untuk Pembebasan Siti Aisyah

Pernyataan Mahathir ini kemudian direspons oleh Waketum Gerindra, Fadli Zon, dan Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Fadli mengatakan harusnya Mahathir dilobi agar tidak merusak 'skenario' pemerintah Indonesia.

"Harusnya ada yang melobi PM Mahathir agar jangan bicara terlalu jujur apa adanya. Merusak skenario 'kepahlwanan' membebaskan Siti Aisyah," kata Fadli di Twitter sambil meretweet pemberitaan tentang pernyataan Mahathir.

Baca juga: Fadli Sindir Pembebasan Aisyah: Harusnya Mahathir Dilobi Biar Tak Terlalu Jujur

Sementara itu, Dahnil me-mention akun Mahathir Mohamad, @chedetofficial. Dia minta maaf karena pemerintah Indonesia mengklaim melakukan lobi untuk membebaskan Siti Aisyah.

"Tun Dr @chedetofficial maaf kan pemerintah kami yang klaim melakukan lobi terhadap pemerintah Malaysia terkait Siti Aisyah. Kami menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan tidak ada bukti SA terlibat pembunuhan," ungkapnya.

Dahnil menuding pemerintahan Jokowi melakukan perilaku politik yang memalukan. Dia membandingkan pernyataan-pernyataan pemerintah dan pernyataan Wapres Jusuf Kalla.

"Perilaku politik memalukan ditunjukkan secara demonstratif oleh pemerintahan Jokowi, terkait dengan klaim lobi-lobi pembebasan Siti Aisyah. Mengapa tidak bersikap sewajarnya seperti yang ditunjukkan Pak JK. Sehingga, tidak perlu ada bantahan dari Tun Dr Mahathir, yang berujung memalukan Indonesia," kata mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah ini.

Baca juga: Dahnil Mention Mahathir: Maaf Pemerintah Kami Klaim Lobi soal Siti Aisyah

Serangan dari Fadli dan Dahnil ini dijawab oleh Wakil Ketua TKN, Arsul Sani. Dia menganggap cuitan Dahnil hanya jadi bahan tertawaan di kalangan TKN.

Arsul menegaskan pemerintah tidak pernah menyatakan melobi Mahathir secara langsung terkait kasus dakwaan pembunuhan Siti Aisyah. Dia menyebut pemerintah melakukan silent diplomacy.

"Tidak ada statement Jokowi atau Menlu yang bilang bahwa pemerintah melobi langsung Mahathir. Yang saya tahu pemerintah menjalankan silent diplomacy, yakni melakukan pendekatan terhadap pihak yang berwenang di Malaysia sebagaimana biasanya kalau ada kasus-kasus hukum WNI di luar negeri. Ini memang bagian dari kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya," jelas Arsul.

Baca juga: Dahnil Minta Maaf ke Mahathir soal Siti Aisyah, TKN Bicara Silent Diplomacy

Selain itu, dia memaklumi pernyataan Mahathir yang mengaku tidak tahu soal lobi-lobi dari pemerintah Indonesia. Mengapa?

"Di sisi lain, Mahathir juga harus menyatakan seperti di atas. Karena kalau dia mengakui bahwa dilobi pemerintah Indonesia maka kesan yang akan timbul adalah bahwa dia tunduk pada kemauan pemerintah Indonesia. Bagi negara berdaulat, kesan seperti ini tentu tidak bagus bagi rakyatnya," kata Arsul. (imk/mae)