Demokrat: Mungkinkah Pak Agum Derita Alzheimer Politis?

Jakarta - Dalam video yang beredar luas, Wantimpres Agum Gumelar menyindir SBY yang dulu merupakan anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan meneken surat pemberhentian terhadap Prabowo tapi kini mendukung Prabowo.

"Walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah mendukung, ah itu. Nggak punya prinsip itu orang," kata Agum Gumelar soal dukungan SBY ke Prabowo.

Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menyayangkan pernyataan Agum tersebut. Menurut Rachland, SBY hanya menjalankan tugas Rapimnas Demokrat terkait dukungan ke Prabowo.

"Jangan salahkan Pak SBY. Beliau hanya menjalankan keputusan Rapimnas agar pada Pemilu 2019 Partai Demokrat memiliki Calon Presiden, baik kader sendiri maupun bukan. Lagi pula, satu-satunya kubu koalisi yang membuka pintu bagi kami adalah Kubu Pak Prabowo-Sandi," ujar Rachland saat dihubungi wartawan, Rabu (13/3/2019).

Baca juga: Agum Sindir SBY Dukung Prabowo, Demokrat Salahkan Jokowi

Rachland meminta Agum, yang merupakan penasihat presiden, menasihati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengendalikan ambisi politiknya.

"Pak Agum adalah penasihat presiden. Sayang sekali beliau tidak menasihati presiden untuk sedikit mengendalikan ambisinya berkuasa lagi agar tidak merusak bangunan demokrasi kita," ujar Rachland.

"Mungkinkah Pak Agum menderita 'Alzheimer Politis'? Yakni penyakit degeneratif progresif pada otak, yang membuat memorinya hanya mampu mengingat masa lalu, namun tak mampu merekam kenyataan kerusakan demokrasi pada hari ini akibat ambisi politik Jokowi," jelasnya.

Rachland mengatakan Jokowi dan tim politiknya, didukung partai-partai koalisinya, telah memaksakan presidential threshold 20% dalam Pilpres 2019 dengan memakai ulang hasil Pemilu 2014. Rachland menganggap hal tersebut sebagai bangunan kepolitikan yang dirancang sengaja untuk memerangkap partai-partai politik masuk ke dalam dua kubu besar koalisi.

"Demi memastikan Pemilu 2019 menjadi laga ulang antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Demi melayani ambisinya berkuasa lagi, Pak Jokowi bukan saja melakukan penggusuran berencana pada bangunan demokrasi kita, namun juga membatasi hak dan kebebasan memilih warga hanya pada dirinya dan Pak Prabowo," tutur Rachland.

Baca juga: Agum Gumelar Ungkap Sidang Prabowo, TKN: Bagian Tanggung Jawab

Dalam sebuah video yang beredar, Agum, yang juga mantan Danjen Kopassus, mengaku mengetahui perihal korban penculikan 1998. Informasi itu dia dapatkan dari mantan anak buahnya yang berdinas di Kopassus.

Agum mengetahui secara detail pelanggaran HAM '98, dari cara meninggal hingga pengasingan para korban. Namun belum diketahui pasti kegiatan apa yang dihadiri Agum dan kapan video itu diambil.

Tim Jokowi Anggap Agum Hanya Ceritakan Sejarah

Redaksi terus berupaya meminta tanggapan Agum mengenai pernyataannya dalam video yang beredar ini, tapi yang bersangkutan belum merespons. Adapun TKN Jokowi-Ma'ruf Amin menyatakan apa yang disampaikan Agum semata-mata hanyalah fakta sejarah.

"Itu hak Pak Agum ber-statement seperti itu. Beliau kan tahu sejarah, mengalami masa-masa itu. Barangkali Pak Agum ingin memberikan kesaksian bagi masyarakat Indonesia bahwa proses sejarah seperti ini dan menjadi rujukan supaya tidak menjadi semacam ada pembelokan sejarah. Mungkin saja. Saya berhusnuzan beliau menyampaikan fakta sejarah," ujar anggota TKN Jokowi, Achmad Baidowi, kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: Agum Gumelar Ungkap Pemecatan Prabowo, Fahri Hamzah: Jurus Kepepet

Pria yang akrab disapa Awiek ini menyindir BPN Prabowo yang menyatakan apa yang disampaikan Agum merupakan pembusukan. Meski begitu, Awiek menyatakan beredarnya video itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan TKN Jokowi.

"Ya kalau semua dimaknai pembusukan, ya, repot. Namanya video kan beredar kita nggak tahu siapa yang mengedarkan. Video itu kan bukan kali ini saja dan video lama ya. Bukan video hari ini," ujar Awiek. (rna/fjp)