Solusi Hendropriyono soal Polemik Dwifungsi TNI: Wajib Militer

Yogyakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, meminta Pemerintah Indonesia menerapkan wajib militer. Alasannya, jika sewaktu-waktu negara membutuhkan maka warganya siap diterjunkan ke medan perang. Selain itu juga menjadi solusi polemik usulan dwifungsi TNI.

"Saya minta satu usulan. Daripada kita sibuk berdiskusi bertele-tele, sudah, mari kita sama-sama saja minta supaya rakyat semua ikut berdwifungsi," ujar Hendropriyono kepada wartawan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (13/3/2019).

"Bagaimana caranya? Rakyat ikut, semua anak umur 18 tahun sampai 40 tahun wajib militer, sudah, itu kuncinya. Dwifungsinya tetap jalan. Dwifungsi bukan ABRI (TNI-Polri) saja, tapi rakyat juga berdwiungsi, juga harus bela negara," sambungnya.

Baca juga: TNI Isi Jabatan Sipil, Luhut: Yang Nolak Itu Orang Tidak Ngerti

Dia khawatir jika Pemerintah Indonesia tidak menerapkan wajib militer, maka pertahanan negara kalah dengan negara-negara kecil yang lebih dulu menerapkan wajib militer. Hendropriyono mencontohkan negara Israel.

"Semua harus latihan militer. (Kalau tidak) kita nanti keok, itu negara kecil-kecil jagoan itu, kayak Israel. Itu karena dwi fungsi, semua rakyatnya pada latihan tentara (latihan militer)," ungkapnya.

Baca juga: Turut Soroti Dwifungsi, Komnas HAM Tak Setuju TNI Isi Jabatan Sipil

Disinggung potensi program wajib militer akan mengekang warga sipil, Hendropriyono tak menjawab secara gamblang. Dia Justru mempertanyakan orang-orang yang menetang, dan disebutnya sebagai kalangan liberal.

"Kapan saja negara membutuhkan (warga negara) semua tinggal di apel, berangkat, kita berangkat bertempur, dan itu kalau saya ngomong orang-orang liberal pada teriak," pungkas dia.


Saksikan juga video 'Akademisi UI soal Dwifungsi TNI: Sudah Terjadi, Memang Diperlukan':

[Gambas:Video 20detik]

(ush/mbr)