Soal Delegitimasi Penyelenggara Pemilu, KPU: Bahaya, Ada Orang Percaya

Jakarta - Kemendagri, KPU, dan Polri menjadi sasaran propaganda delegitimasi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. KPU mengatakan penyebaran hoax menjelang pemilu berbahaya karena ada sebagian orang percaya pada isu yang tak benar itu.

"Ya kalau dilihat dari hasil survei SMRC terakhir kan kelihatan di situ bahwa disinformasi atau manipulasi informasi, hoax yang selama ini dikerahkan ke KPU memang ternyata ada yang percaya," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).
Pramono mengatakan, berdasarkan survei SMRC, ada 4 persen masyarakat yang mempercayai isu hoax 7 kontainer berisi surat suara. Padahal informasi tersebut tidak benar.

"Empat persen itu kan total kira-kira hampir 7,7 juta orang angka absolutnya, besar sekali yang percaya isu 7 kontainer. Itu berarti proses delegitimasinya berhasil untuk sebagian orang. Ini yang berbahaya, karena membuat orang percaya pada informasi-informasi yang bodong, informasi yang salah, tidak benar dan itu diyakini dan dipercayai oleh sebagian pemilih," kata Pramono.

Pramono mengatakan KPU sudah berusaha menyampaikan data konfirmasi terkait kabar bohong yang beredar, tapi masih ada pihak yang mempercayainya. Sebab, menurutnya, hoax yang bertebaran terus disebarkan sehingga masyarakat mempercayai hal tersebut.

"Karena itu, tadi adagium kebohongan yang terus menerus direproduksi dalam politik itu kadang-kadang akan bisa jadi kebenaran. Itu betul nyata. Kebohongan yang selama ini sudah kita buktikan bahwa itu bohong tetap saja ada yang meyakini karena upaya mereproduksinya terus-menerus," kata Pramono.

Karena itu, lanjut Prabowo, KPU juga harus terus semakin transparan dan memberi penjelasan kepada publik. "Lalu dalam batas tertentu harus mengambil langkah hukum. Itu bagian yang harus terus dilakukan," imbuhnya.
Sebelumnya, SMRC merilis hasil survei terkait tingkat keyakinan publik terhadap penyelenggara pemilu. Hasilnya, mayoritas rakyat percaya kepada KPU dan Bawaslu walaupun beberapa kali diterpa isu miring.

Berikut ini hasil survei tingkat keyakinan kepada KPU dan Bawaslu menurut pilihan pasangan capres-cawapres:

Keyakinan terhadap KPU bisa menyelenggarakan pilpres;

1. Jokowi-Ma'ruf:
-sangat yakin: 14,7 persen
-cukup yakin: 75,9 persen
-kurang yakin; 4,1 persen
-tidak yakin sama sekali; 0,0 persen
-tidak tahu: 5,4 persen.

2. Prabowo-Sandiaga:
-sangat yakin: 10,4 persen
-cukup yakin: 55,3 persen
-kurang yakin; 20,2 persen
-tidak yakin sama sekali; 3,1 persen
-tidak tahu: 11,0 persen.



(yld/idh)