KLHK Menang Lawan Pengusaha soal Kayu Ilegal Rp 16,5 Miliar

Makassar - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memenangi perkara melawan pengusaha soal kayu ilegal senilai Rp 16,5 miliar. Alhasil, proses penyitaan yang dilakukan KLHK dinyatakan sah.

Kasus bermula saat KLHK bersama Lantamal VI Makassar, Armada II TNI AL, serta tim gabungan menindak 57 kontainer kayu ilegal jenis merbau di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 6 Januari 2019.

Volume kayu merbau yang diangkut kapal SM tersebut diperkirakan lebih dari 914 meter kubik, dengan perkiraan nilai Rp 16,5 miliar. Atas hal itu, 6 pengusaha menggugat KLHK ke PN Makassar.

Baca juga: Luhut Bakal Kejar Kapal-kapal Pembuang Limbah di Laut

Para pengusaha meminta PN Makassar menyatakan penggeledahan dan penyitaan tidak sah demi hukum. Selain itu, dinyatakan surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), surat undangan, dan surat panggilan yang ditujukan kepada masing-masing pengusaha batal demi hukum.

Apa kata PN Makassar?

"Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon seluruhnya. Menyatakan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon sah menurut hukum. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil," kata majelis PN Makassar sebagaimana dikutip dari website-nya, Selasa (12/3/2019).

Baca juga: Soal Karhutla Riau, KLHK: Penegakan Hukum Kami Jelas dan Tegas

Vonis ini diketok pada Senin (12/3) kemarin. Atas putusan ini, Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani mengapresiasi putusan hakim PN Makassar.

"Kami mendorong seluruh penyidik KLHK agar terus menegakkan keadilan, profesional, transparan, adil, dan akuntabel sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap upaya-upaya hukum yang dilakukan kepada masyarakat," kata Rasio. (asp/aan)