"Agenda-agenda yang dimainkan adalah propaganda di media sosial. Dari bulan November-Desember (2018), yang diserang tentunya masih ingat tentang isu KTP elektronik, KTP elektronik terus di-framing dengan sasaran Kemendagri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).
"Kemudian di bulan Desember (2018) sampai Januari (2019) munculkan lagi surat suara 7 kontainer, DPT, yang diserang KPU," sambung Dedi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Januari, Februari, Maret, ini yang diserang isu Bawaslu terkait masalah case di berbagai wilayah, netralitas. Polri dalam hal ini terlibat langsung dalam pengamanan kontestasi pemilu. Pola-pola (propaganda) itu sudah kita mapping," sebut Dedi.
Dedi menegaskan Polri akan memberantas propaganda-propaganda di media sosial yang berupaya mendelegitimasi jalannya Pemilu 2019.
"Mereka itu dalam rangka delegitimasi. Ini akan merusak demokrasi di Indonesia. Kita akan secara tegas terus memberantas pelaku hoax. Polri secara profesional terus menekankan netralitas dalam kontestasi pemilu," ucap Dedi.
"Kami terus fokus memberantas kasus hoax atau propaganda di media sosial. Kami akan habisi itu," imbuh Dedi.
Akun Twitter @Opposite6890 menuding Polri tak netral dalam kontestasi Pilpres 2019. Admin akun tersebut mengatakan Polri memiliki pasukan buzzer yang mendukung upaya pemenangan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana.
Saksikan juga video 'Elite Politik Banyak Bikin Sensasi soal Pilpres di Medsos': (aud/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini