"Ini kan persoalannya Pak Gubernur yang bikin persoalan. Yang bikin persoalan itu ada Pak Gubernur menyampaikan ke publik DPRD tidak setuju, diadukan ke rakyat. Kan gitu. Sementara DPRD minta kajian terlebih dahulu ke Gubernur, gitu, lo," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono kepada wartawan, Jumat (8/3/2019).
"Ini kan aset warga DKI. Ketika aset warga DKI, DPRD sebagai wakil rakyat perlu melihat kajiannya seperti apa, kan gitu," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan fraksi-fraksi yang belum menyetujui kebijakan Anies itu ingin melihat kajian Anies terkait pelepasan saham produsen bir itu. Menurutnya, hingga saat ini Anies belum memberikan kajian itu.
Gembong mengatakan DPRD mempersilakan masyarakat memberikan kritik terhadap mereka. Dia mengatakan warga tak perlu larut mengenai polemik pelepasan saham produsen bir ini.
"Rakyat Jakarta memang banyak, banyak variasi. Ini kan keputusan belum diambil, ketika belum diambil, semua warga boleh memberikan tanggapan gitu. Jadi nggak perlu dipersoalkan.
Sebelumnya, massa menggelar aksi tolak saham bir di depan gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat. Mereka menuntut tiga hal agar dilakukan DPRD, salah satunya mendesak DPRD menyetujui kebijakan Anies melepas saham bir dan meminta DPRD DKI tak menghambat kerja Anies. (zap/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini