BPN Prabowo Kritik Tol Madiun Kebanjiran: Sangat Memalukan!

Jakarta - Banjir di Tol Ngawi-Kertosono, tepatnya di Simpang Susun Madiun, dikritik oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Peristiwa itu dianggap memalukan.

"Sangat disayangkan ya, terjadi banjir setinggi 1 meter di ruas tol Ngawi-Kertosono Km 603-Km 604," kata juru bicara BPN dan Tim Pakar Bidang Infrastruktur Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, lewat keterangan tertulis, Kamis (7/3/2019).

Sebelumnya diberitakan, banjir merendam ruas Tol Madiun sepanjang 1 kilometer. Banjir dengan ketinggian hampir mencapai satu meter itu terjadi di Km 603 hingga Km 604, Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo.

Baca juga: Banjir Rendam Ruas Tol Madiun, Ketinggian Air Hampir Satu Meter

Suhendra mengatakan pihaknya sudah mengingatkan pemerintah untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh pada Tol Trans Jawa. Peringatan ini dilontarkan sejak talut Tol Salatiga-Kartasura ambrol di Boyolali pada Desember 2018.

"Ini penting demi keselamatan, keamanan, kenyamanan pengguna jalan tol. Karena mereka telah membayar tarif tol, tentu harus mendapatkan hak-hak di atas (keselamatan, keamanan, dan kenyamanan) sebagai konsumen jalan tol," papar mantan Staf Khusus Menteri PUPR ini.

Dia menyebut banjir setinggi 1 meter di jalan tol Caruban-Madiun ini akibat kesalahan teknis dan nonteknis. Menurutnya, jika ditilik dari sisi teknis, karena jalan tol memiliki spesifikasi tinggi, tidak boleh terjadi genangan air, apalagi sampai banjir.

"Ini pasti ada yang keliru, juga memalukan ya, karena dengan kecanggihan teknologi dan informasi, negara lain dapat saksikan terjadi banjir di Jalan Tol Trans Jawa yang dibangga-banggakan pemerintah sebagai keberhasilan program politik pemerintah," ungkap Suhendra.

Baca juga: Tol Ngawi-Kertosono Terendam Banjir, Kok Bisa?

Dia membandingkan kondisi jalan tol di Indonesia dan Malaysia yang dianggap lebih maju, padahal dulu belajar dari Indonesia. "Dengan kejadian banjirnya jalan tol Madiun ini sangat memalukan sekali," lanjut Suhendra.

Suhendra meminta pemerintah tidak hanya mengejar kecepatan penyelesaian konstruksi demi pencitraan. Dia mengingatkan agar pembangunan mempertimbangkan aspek teknis dan nonteknis. (imk/tor)