Mendes PDTT: Banyak Dampak dari Adanya Program Dana Desa

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyampaikan program dana desa yang pelaksanaannya dinilainya telah berhasil meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan di desa. Sehingga disebutnya memberikan banyak dampak untuk kemajuan desa.

"Tata kelola dana desa terus membaik. Hal ini bisa dilihat dari penyerapan dana desa yang juga terus meningkat. Apalagi desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa," kata Eko dalam keterangan tertulis, Rabu (6/3/2019).

Berdasarkan data Kemendes PDTT, penyerapan dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2015, penyerapannya mencapai 82% dari yang digelontorkan sebesar Rp 20,67 triliun, pada 2016 naik menjadi 97% dengan gelontoran dana desa sebesar Rp 46,98 triliun, pada 2017 naik lagi menjadi 98% dengan dana desa sebesar Rp 60 triliun, dan tahun lalu penyerapannya sudah di atas 99% dengan kucuran dana desa sebesar Rp 60 triliun.

Baca juga: BUMDes Didorong untuk Bisa Siap Ekspor

Begitu juga dengan capaian pembangunan infrastruktur yang begitu masif selama 4 tahun dengan data dari Kemendes PDTT yakni dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilo meter, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDes sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta 29.557.922 unit drainase.

"Banyak dampak dari adanya program dana desa. Dana desa menjadi salah satu faktor dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, mengurangi angkat stunting, mengurangi desa tertinggal, meningkatkan desa menjadi berkembang dan mandiri, mengurangi angka pengangguran dan masih banyak dampak lainnya," ujar Eko.

"Tentunya itu semua berkat kerja keras dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintahan desa yang telah bekerja keras dalam memastikan program dana desa maupun program kementerian lainnya berjalan dengan baik," sambungnya.

Eko juga menyarankan prioritas penggunaan dana desa yang pada tahun 2019 untuk lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Apalagi, kata Eko, Kepulauan Riau memiliki potensi dari kekayaan alamnya dengan sejumlah pulau-pulau yang terlihat eksotis sehingga bisa mendatangkan pendapatan yang besar dari sektor pariwisata.

Baca juga: Kemendes Gandeng Kejari Sumut, Sumbar & Aceh Awasi Dana Desa

"Kepulauan Riau ini bagus. Memang kalau difokuskan untuk infrastruktur itu nggak akan pernah ada cukupnya. Jadi saya sarankan untuk pemberdayaan ekonomi supaya kemampuan desa untuk membangun infrastruktur dengan income-nya bertambah, bisa lebih kuat lagi karena potensinya sangat besar. Jadi, kalau ekonominya berhasil, terserah mau bikin apa karena desa sudah punya dana sendiri," ungkapnya.

"Saya yakin Kepulauan Riau akan menjadi salah satu daerah maju di dunia dengan perekonomian yang tumbuh dari sektor wisata karena Kepulauan Riau ini mempunyai modal yang sangat kuat dari pariwisata," pungkas Eko.

Rapat kerja pemerintahan desa yang diadakan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada Selasa (5/3), dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, seluruh kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, unsur muspida Kepulauan Riau, dan sejumlah perwakilan dari pemerintah kabupaten dan kota, serta pihak terkait lainnya.


Saksikan juga video 'Jokowi Minta Korpri Awasi Dana Desa Sampai Jadi Barang':

[Gambas:Video 20detik]

Untuk mengetahui informasi lainnya dari Kemendes PDTT, klik di sini. (prf/ega)