KPK Cek LHKPN 13 Kepala Daerah di Jambi: LHKPN Komitmen Integritas

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah (Foto: Pradita Utama/detikcom)

Jakarta - KPK memeriksa harta kekayaan 13 kepala daerah di Provinsi Jambi. Selain itu seorang mantan pejabat juga diklarifikasi harta kekayaannya.

"Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut dilakukan dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, dalam keterangannya, Rabu (6/3/2019).

Ke-14 nama yang diklarifikasi harta kekayaannya yaitu:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Syarif Fasha (Walikota Jambi)
2. Adlrozal (Bupati Kerinci)
3. Safrial (Bupati Tanjung Jabung Barat)
4. Sukandar (Bupati Tebo)
5. Masnah (Bupati Muaro Jambi)
6. Bambang Bayu Suseno (Wakil Bupati Muaro Jambi)
7. Syahirsah (Bupati Batang Hari)
8. Sofia Joesoef (Wakil Bupati Batang Hari)
9. Hilal Latif Badri (Wakil Bupati Sarolangun)
10. Asafri Jaya Bakri (Walikota Sungai Penuh)
11. Zulhelmi (Wakil Walikota Sungai Penuh)
12. Mashuri (Bupati Bungo)
13. Al Haris (Bupati Merangin)
14. Abdul Khafidh (Mantan Wakil Bupati Merangin)

"Melalui kegiatan ini KPK akan mewawancara para penyelenggara negara untuk mengetahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan hartanya. Soalnya, LHKPN merupakan wujud komitmen penyelenggara negara yang berintegritas," ujar Febri.

Febri mengatakan, tingkat kesadaran melaporkan harta kekayaan di provinsi Jambi masih rendah. Bahkan pada 2018 angka kesadaran pejabat untuk melaporkan harta kekayaan mereka masih di bawah 30 persen.

"Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN se-Provinsi Jambi tahun 2018 rata-rata masih tergolong rendah (23%)," ujarnya.

Berdasarkan data 2018 itu, tingkat kepatuhan tertinggi di Provinsi Jambi dimiliki Pemkab Sarolangun yakni 83 persen, diikuti Pemprov Jambi 58 persen dan Pemkot Sungai Penuh 19 persen. Sedangkan kesadaran terendah ada di Pemkab Muaro Jambi yakni 8 persen.

Pada 2017 tingkat kepatuhan LHKPN di jajaran pejabat daerah di Jambi hanya 79 persen. Sedangkan tingkat kesadaran anggota legislatif di wilayah Jambi pada 2017 sebesar 29 persen dan 17 persen pada 2018.

"KPK akan terus menerus melakukan kegiatan pemeriksaan LHKPN di wilayah selain Provinsi Jambi agar terwujudnya penyelenggara negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme," pungkas Febri.

(abw/dhn)