KPK Tagih Kepatuhan LHKPN, JK: Siapa yang Belum, Kirimi Surat

Jakarta - KPK memaparkan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang masih rendah di kalangan eksekutif. Wakil Presiden Jusuf Kalla bersedia ikut 'menagih' agar jajaran kabinet patuh melaporkan kekayaan ke KPK.

"Ya diminta, siapa yang belum, dikirimi surat. Saya kira daftar, nanti saya minta, katakanlah kementerian atau DPR, siapa yang belum (menyerahkan LHKPN), kemudian dikirimi surat, kemudian dikasih batas waktu," kata JK di kantor wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

JK menegaskan pelaporan LHKPN diatur Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Soal perlu-tidaknya sanksi bagi pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN, JK menyerahkannya kepada aturan yang berlaku.

Baca juga: Sindiran Tajam KPK ke Dewan soal Harta Kekayaan

"Semua ada aturannya, semua ada UU-nya. Semua UU ada sanksi. Kalau UU tak ada sanksi peraturan itu, bukan perundang-undangan yang mengikat," sambung JK.

KPK sebelumnya membeberkan data terbaru perihal kepatuhan pelaporan LHKPN per 25 Februari 2019. KPK heran terhadap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN yang rendah. Pelaporan LHKPN dibatasi sampai 31 Maret 2019.

"Kita sangat berharap bahwa LHKPN itu disetorkan. Segera dilaporkan ke KPK," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Berikut data kepatuhan wajib lapor LHKPN per 25 Februari:

Eksekutif:
Wajib lapor: 260.460
Sudah lapor: 48.294
Kepatuhan: 18,54 persen

Yudikatif:
Wajib lapor: 23.855
Sudah lapor: 3.129
Kepatuhan: 13,12 persen

DPR RI:
Wajib lapor: 524
Sudah lapor: 40
Kepatuhan: 7,63 persen

MPR
Wajib lapor: 2
Sudah lapor: 1
Kepatuhan: 50 persen

DPD:
Wajib lapor: 136
Sudah lapor: 82
Kepatuhan: 60,29 persen

DPRD:
Wajib lapor: 16.310
Sudah lapor: 1.665
Kepatuhan: 10,21 persen

BUMN/BUMD:
Wajib lapor: 27.855
Sudah lapor: 5.387
Kepatuhan: 19,34 persen (fdn/dhn)