Aktivis Desak Jokowi Copot Kapolda karena Karhutla, Ini Kata Polda Riau

Pekanbaru - Presiden Jokowi pernah berjanji akan mencopot sejumlah pimpinan di tubuh TNI/Polri yang wilayahnya ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menimbulkan asap. Lantas apa kata Polda Riau yang sedang dilanda kebakaran hutan?

"Kita Gakkum (Penegak Hukum) berusaha maksimal untuk menangani masalah Karhutla bersama-sama tim. Kan masalah Karhutla ada Satgasnya itu, di bawah komando BPBD kan," kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto kepada detikcom, Selasa (26/2/2019).

Menurut Sunarto, pihaknya dalam Satgas Karhutla posisinya sebagai Gakkum. Selaku Gakkum pihaknya sudah intens untuk melakukan penegakan hukum.

Baca juga: Kapolri: Di Nunukan Kaltara Sudah Ada Lahan yang Terbakar

"Untuk antisipasi penanganan kebakarannya sendiri, dijajaran ada pasukan kita di polres-polres itu yang all out menanganinya, memadamkan dan lain sebagainya. Dan kita bekerja maksimal," kata Sunarto.

Jika Presiden Jokowi akan menindak tegas pencopotan pimpinan terkait Karhutla?

"Yang jelas kita melaksanakan perintah ini semaksimal mungkin. Kalau masalah kewenangan-kewenangan lain kita nggak. Makanya kita bekerja kertas untuk semua itu. Kita all out untuk penangan ini," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini Karhutla di Riau kian meluas. Kebakaran paling parah terjadi di Kecamatan Rupat, di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis Riau. Sudah sepekan api yang membara tidak bisa dipadamkan tim.

Akibatnya, asap dari Bengkalis berumbas mengepung kota Dumai. Ribuan masyarakat di sana kini terpapar asap. Ribuan masyarakat juga terjangkit penyakit.

Baca juga: Hutan Riau Membara, Aktivis Lingkungan Tagih Janji Jokowi Copot Kapolda

Kondisi inilah para aktivis di Riau yakni Scale-Up dan Walhi Riau, menagih janji Presiden Jokowi yang akan mencopot pucuk pimpinan TNI/Polri yang wilayahnya terjadi kabut asap imbas dari Karhutla. Walhi mendesak, Presiden Jokowi segera mencopot Kapolres Bengkalis dan Komandan Kodim setempat karena sudah dianggap gagal mengantisipasi Karhutla.

"Janji Pak Presiden Jokowi inilah yang kita tunggu sekarang untuk dibuktikan. Dengan adanya pencopotan pimpinan TNI/Polri di Riau hal itu sebagai komitmen keseriusan penanganan Karhutla. Polda Riau sekarang lemah dalam penanganan hukum Karhutla," kata Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan kepada detikcom.

Pada 6 Februari 2018 lalu, Presiden Jokowi tak kompromi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan untuk 2018. Sanksi tegas menanti bagi para Kapolda dan Pangdam.

Jokowi juga tak segan-segan meminta pencopotan terhadap Kapolda dan Pangdam di wilayah yang ada Karhutla. Ia akan menghubungi Kapolri dan Panglima untuk meminta pencopotan itu.

"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani aturannya masih sama, masih ingat?. Dicopot, tegas ini saya," kata Jokwo dalam rapat soal Karhutla di Istana Nehara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. (cha/rvk)