Bawaslu: Potensi Money Politics Tertinggi se-DIY Ada di Gunungkidul

Gunungkidul - Kabupaten Gunungkidul menjadi satu dua dari dua wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai berpotensi tinggi terjadinya praktik money politics atau politik uang di pemilu 2019. Hal itu dibenarkan oleh Bawaslu DIY.

"Iya. Kita nggak menolak anggapan itu, kita anggap benar Gunungkidul potensinya paling tinggi untuk money politics," jelas Kepala Bawaslu DIY, Bagus Sarwono saat dihubungi detikcom, Senin (25/2/2019).

Bagus mengatakan, sebenarnya Bawaslu DIY belum memetakan secara rinci potensi politik uang di wilayah DIY. Namun berdasarkan indikator yang ada, dua wilayah di DIY yakni Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo dinilai paling rawan politik uang.

"Money politics itu kan biasanya identik dengan beberapa hal, di antaranya kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan. Nah, kebetulan untuk di DIY ini kan di antara lima kabupaten/kota ini agak belakang kan Gunungkidul, terus Kulon Progo," tuturnya.

Baca juga: Kampanye Tolak Politik Uang, Bawaslu Gandeng Pelajar Bikin Film

Adapun dari dua kabupaten tersebut, lanjutnya, Kabupaten Gunungkidul dianggap yang paling rawan dengan praktik money politics. Bentuk money politics yang kerap ditemukan tidak hanya pembagian uang, namun juga barang seperti sembako.

Sebenarnya Bawaslu provinsi dan kabupaten bersama pihak-pihak terkait sudah mencoba menyosialisasikan kepada warga agar ikut memerangi praktik money politics. Namun usaha tersebut belum membuahkan hasil secara maksimal.

Penyebabnya, tutur Bagus, karena masyarakat terlanjur menganggap praktik money politics adalah sesuatu yang lumrah. Justru masyarakat menganggap pelaksanaan pemilu tanpa bagi-bagi uang atau sembako adalah anomali.

"Ketika disampaikan (agar masyarakat) tidak melakukan money politics itu dianggap sesuatu yang aneh. Ini kan mungkin karena (money politics) sudah dianggap membudaya," paparnya.

Untuk meminimalisir praktik money politics di Gunungkidul, kini Bawaslu DIY bersama Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mendorong terbentuknya gerakan desa anti politik uang. Langkah itu dinilai efektif untuk memerangi politik uang.

"Gerakan ini yang kita coba munculkan, coba kita inisiasi dari bawah supaya masyarakat sadar, dan nanti akan ada gerakan bersama. (Harapannya) peserta pemilu, partai politik, jadi mikir kalau mau melakukan money politics," tutupnya.


Saksikan juga video 'Ketika Bawaslu dan Polisi Diminta Aktif Tangani Kasus Money Politics':

[Gambas:Video 20detik]

(ush/sip)