.webp)
"Iya. Kita nggak menolak anggapan itu, kita anggap benar Gunungkidul potensinya paling tinggi untuk money politics," jelas Kepala Bawaslu DIY, Bagus Sarwono saat dihubungi detikcom, Senin (25/2/2019).
Bagus mengatakan, sebenarnya Bawaslu DIY belum memetakan secara rinci potensi politik uang di wilayah DIY. Namun berdasarkan indikator yang ada, dua wilayah di DIY yakni Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo dinilai paling rawan politik uang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun dari dua kabupaten tersebut, lanjutnya, Kabupaten Gunungkidul dianggap yang paling rawan dengan praktik money politics. Bentuk money politics yang kerap ditemukan tidak hanya pembagian uang, namun juga barang seperti sembako.
Sebenarnya Bawaslu provinsi dan kabupaten bersama pihak-pihak terkait sudah mencoba menyosialisasikan kepada warga agar ikut memerangi praktik money politics. Namun usaha tersebut belum membuahkan hasil secara maksimal.
Penyebabnya, tutur Bagus, karena masyarakat terlanjur menganggap praktik money politics adalah sesuatu yang lumrah. Justru masyarakat menganggap pelaksanaan pemilu tanpa bagi-bagi uang atau sembako adalah anomali.
"Ketika disampaikan (agar masyarakat) tidak melakukan money politics itu dianggap sesuatu yang aneh. Ini kan mungkin karena (money politics) sudah dianggap membudaya," paparnya.
Untuk meminimalisir praktik money politics di Gunungkidul, kini Bawaslu DIY bersama Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mendorong terbentuknya gerakan desa anti politik uang. Langkah itu dinilai efektif untuk memerangi politik uang.
"Gerakan ini yang kita coba munculkan, coba kita inisiasi dari bawah supaya masyarakat sadar, dan nanti akan ada gerakan bersama. (Harapannya) peserta pemilu, partai politik, jadi mikir kalau mau melakukan money politics," tutupnya.
Saksikan juga video 'Ketika Bawaslu dan Polisi Diminta Aktif Tangani Kasus Money Politics':
(ush/sip)
