Menteri LHK: Sebelum 2014 Perhutanan Sosial 1,35%, Sekarang 14%

Semarang - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan pada 2014 dan sebelumnya jumlah hutan yang dialokasikan untuk rakyat berjumlah 1,35 persen. Namun, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, jumlah itu meningkat hingga 14 persen.

"Bayangin aja, di periode 2014 dan sebelumnya, itu kan hanya 1,35% sebetulnya untuk rakyat. Tapi di 2015-2018, sudah 14% kira-kira, selama 3 tahun ini, itu hanya 27% izinnya untuk swasta, 70% lebihnya untuk masyarakat di hutan sosial," kata Siti di TPA Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/2/2019).

Baca juga: Peringatan HPSN, Menteri LHK Bicara Pentingnya Pengelolaan Sampah

Hal itu disampaikan Siti saat ditanya soal peningkatan jumlah perhutanan sosial di era Jokowi. Dia menyebut saat ini hutan sosial sudah hampir mencapai 2,6 juta hektare.

"Tapi diakumulasikan total, sekarang sudah hampir, kalau hutan sosial sendiri sudah hampir 2,6 juta, kemudian dengan yang lain-lain bisa HTI (Hutan Tanaman Industri) koperasi, bisa apa, tambah lagi reforma agraria kita siapin, itu sudah 5 jutaan hektare," jelasnya.

Menurutnya, Jokowi berkomitmen memberikan perizinan kepada masyarakat. Siti juga menyebut ada program pendampingan dan penyuluhan bagi usaha masyarakat yang telah diberikan akses terhadap hutan sosial.

Baca juga: Hari Peduli Sampah Nasional, Menteri LHK Bersih-bersih di Pantai Kendal

"Jadi persoalannya adalah political will atau komitmen dan implementasi, jadi bukan hanya komitmen, sudah dilaksanakan, dan akan terus dilanjutkan oleh Presiden Jokowi untuk berpihak kepada rakyat. Jadi izin-izin itu banyak diberikan kepada masyarakat," tuturnya.

"Kita sudah jalani sekarang, yaitu selain dikasih akses, kemudian mendapatkan kredit usaha rakyat, juga dicarikan partner swasta untuk dijadikan pemasarannya, dan nanti sambil berjalan pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan," sambung Siti.

Siti menargetkan jumlah hutan sosial yang bisa dimanfaatkan masyarakat bertambah. Dia menyebut ada target hingga 4,3 juta hektare pada akhir 2019.


Simak Juga 'Blak-blakan Menteri LHK: Siapa Pejabat Suka Obral Lahan?':

[Gambas:Video 20detik]

(haf/gbr)