Soal Lahan Prabowo di Aceh, TKN Ungkit Pemerataan Tanah Era Jokowi

Jakarta - Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Syahrial, menyebut PT Tusam Hutani Lestari diambil alih Prabowo Subianto saat Indonesia dalam kondisi krisis moneter. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin lantas berbicara kondisi masa lampau dan kebijakan pemerintahan Jokowi soal reforma agraria.

"Lahan yang dikuasai oleh perusahaan yang berbadan hukum selama mengikuti aturan perundang-undangan tidak menjadi soal. Negara memberikan ruang untuk mengelola dan memanfaatkannya, baik HGU maupun Hak Penguasaan Hutan (HPH)," kata Wakil Direktur Kampanye TKN, Daniel Johan kepada wartawan, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Kadis KLHK Aceh Bicara Lahan Prabowo, TKN: Eks Panglima Linge Bilang Sebaliknya

Daniel mengatakan Prabowo berhak mengelola lahan lewat perusahaan berbadan hukum. Menurutnya, kondisi krisis moneter membuat banyak aset menjadi macet.

"Termasuk Pak Prabowo berhak untuk mengambil peluang tersebut, apalagi di saat krisis moneter di mana banyak aset-aset yang macet menjadi incaran asing seperti yang terjadi pada perbankan saat itu. Sehingga, perlu diapresiasi agar tidak seluruhnya jatuh ke asing," sebut Daniel.

Baca juga: JK Sebut Lahan Prabowo Sesuai UU, Jokowi: Memang Tak Ada Masalah

Akan tetapi, Daniel mengatakan pemerintah Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla (JK) saat ini menerapkan kebijakan pemanfaatan lahan dengan baik. Jokowi, katanya, telah mewujudkan pemerataan penguasaan tanah.

"Sementara Pak Jokowi dalam kepemimpinannya berusaha agar rakyat mendapatkan hak untuk memanfaatkan lahan, baik melalui mekanisme perhutanan sosial (pemanfaat hasil hutan) maupun melalui reforma agraria (land reform) bagi rakyat. Jadi pemerataan dalam penguasaan tanah sudah dilakukan Pak Jokowi, bukan sekadar janji," sebutnya.


Simak Juga 'PAN Usul Presiden Terbitkan Keppres Lahan untuk Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/fdu)