Tanya Kapasitas Luhut, BPN Prabowo Minta KPU Kaji Undang Menteri ke Debat

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta KPU mengkaji lagi soal mengundang menteri-menteri ke debat pilpres selanjutnya. BPN meminta KPU mendahulukan untuk mengundang akademisi atau pihak yang netral saja.

"Pertanyaan di sini kita misal tadi diusulkan pertanyakan apakah perlu dipandang mengundang menteri-menteri. Kita menyarankan KPU untuk mengecek kembali kemungkinan yang datang di area debat di undangan betul betul tokoh-tokoh, akademisi kampus, LSM, dan pihak pihak yang diyakini tidak terkait baik kecenderungan memihak pada kami atau memihak ke 01," kata Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: KPU Usulkan Debat Kelima Pilpres 2019 9 April

Dia mengatakan usulan itu berkaca dari peristiwa saat BPN Prabowo-Sandiaga memprotes KPU di dalam ruangan debat. Saat itu, BPN memprotes karena Capres Jokowi diduga menyerang Capres Prabowo, tetapi ada sosok Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

"Begini kalau menteri kan selama ini, kaya kemarin saat lagi ada lobi dan seterusnya kalau pihak kami sebenarnya memprotes KPU. Lalu 01 juga datang, tapi begitu ada menteri senior yang ikut-ikut kan jadi bertanya. Ada pertanyaan dari senior BPN itu kenapa ikut-ikut Pak Luhut. Saya sih berpraduga baik mungkin maksud beliau untuk mengusulkan apa. Tapi sebenrnya ini kan ranahnya 02, 01 dan KPU. Biarkan lah KPU menjelaskan ke kami," ujar Priyo.

Priyo menegaskan pihaknya tidak protes ke kubu Jokowi-Ma'ruf. Tapi protes ke KPU apakah menyerang pribadi seperti yang dipahami BPN itu boleh atau tidak.

"Kami tidak protes ke 01 tapi ke KPU apakah cara cara yang kami pandang menyerang itu masih diperbolehkan apa tidak. "Kalau diperbolehkan boleh nggak kami melakukan hal yang sama. Karena kemarin dalam pandangan kami merasa agak berkeberatan dengan cara cara Pak Jokowi menuding Pak Prabowo dengan sangat ambisius agak bersifat sangat pribadi," ujarnya.

Baca juga: KPU Akan Kurangi Jumlah Pendukung di Ruang Debat Jadi 50 Orang

Priyo menyebut usulan ini karena ingin debat berjalan dengan tertib tanpa ada riuh-riuh penonton yang bersorak. Selain itu, Priyo meminta agar KPU yang mengontrol secara penuh jalannya debat tanpa ada campur tangan timses kubu Jokowi, timses kubu Prabowo, maupun paspampres.

"Tujuanya agar perhelatan debat yang tuan rumahnya KPU menjadi betul-betul ajang di mana dua paslon ini bisa mengeksplorasi pikiran bebasnya dengan merdeka tanpa di-cuat cuit dengan alat peraga yang tidak perlu," ujar Priyo.

Secara terpisah, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan para undangan tidak memiliki hak berbicara saat debat berlangsung.

"Undangan KPU itu juga tak berpihak, dalam pengertian ekspresi menyimak debat seperti tamu undangan. Berbeda dengan pendukung capres 01 dan 02. Jadi tamu undangan KPU meski latar belakangnya menteri ya dia undangan KPU, dia duduk manis, nyimak debat, tak lebih dari itu," ujarnya.


Saksikan juga video 'Luhut soal 'Indonesia Barokah': Saya Tak Lihat Ada Hoax di Situ':

[Gambas:Video 20detik]

(idh/idh)