Ini Isi Perjanjian Helsinki soal Tanah untuk Kombatan GAM

Aceh - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku para kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kembali memang diberi lahan. Hal ini diungkap JK saat dimintai konfirmasi terkait benar-tidaknya lahan Prabowo digunakan oleh eks GAM.

"Tapi memang kombatan itu, kita waktu itu ada perjanjian kebijakan untuk memberikan lahan 2 hektare masing-masing kombatan yang kembali," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Pernyataan JK mengenai mantan kombatan GAM mendapatkan tanah sesuai dengan butir-butir kesepakatan damai antara RI dan GAM. Nota kesepakatan damai itu diteken di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.

Dalam proses perdamaian itu, kedua belah pihak membuat butir-butir perjanjian. Dalam butir-butir soal amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, diatur dua hal.

Salah satunya terkait proses reintegrasi eks GAM ke dalam masyarakat dan mereka diberikan beberapa bantuan.

Baca juga: JK: Lahan 220.000 Ha di Kaltim Dijual Cash ke Prabowo daripada Dibeli Asing

Berikut ini isi-isi butir perjanjian damai antara RI dan GAM terkait reintegrasi ke masyarakat:

3.2. Reintegrasi ke dalam masyarakat

3.2.1. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.

3.2.2. Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka.

3.2.3. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.

3.2.4. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.

3.2.5. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut:

a) Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.

b) Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

c) Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

3.2.6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim klaim yang tidak terselesaikan.

3.2.7. Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional.

(asp/asp)