TKN Jokowi Jawab BPK soal Program Citarum Harum Masih Ada Kelemahan

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menjawab penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut masih ada kelemahan dalam program Citarum Harum. TKN menegaskan program Citarum Harum merupakan upaya serius pemerintah untuk menormalisasi kembali Sungai Citarum agar tidak terjadi banjir.

BPK menilai masih ada kelemahan dalam pelaksanaan program Citarum Harum, salah satunya dalam segi perencanaan yang dilakukan pemerintah. Menurut BPK, pemerintah kabupaten/kota di daerah aliran Sungai (DAS) Citarum sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah belum dilibatkan dalam struktur organisasi Citarum Harum. Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, meluruskan hal ini.

"Kalau proses pelibatannya (pemerintah daerah) jelas, saya sudah banyak bicara juga dengan Bupati Bandung. Bupati Bandung dilibatkan dalam proses rehabilitasi atau normalisasi Citarum melalui program Citarum Harum ini," ujar Ace saat dihubungi, Selasa (19/2/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ace mengaku mengetahui banyak persoalan Citarum dan upaya normalisasi yang dilakukan pemerintah pusat. Ace sendiri merupakan calon anggota legislatif DPR RI yang salah satu dapilnya berada di Kabupaten Bandung, yang menjadi salah satu wilayah DAS Citarum. Menurut Ace, jika pemerintah daerah tidak dilibatkan, program Citarum Harum tidak bisa berjalan.

"Bahwa ada kekurangan proses di dalam implementasi kebijakan Citarum Harum ini, ya pasti di dalam setiap kebijakan itu ada kekurangannya. Itu bagian dari proses dari kritik biasa di dalam kritik program pemerintah," kata Ace.

"Ini saya tahu karena ini di dapil saya ya, di Kabupaten Bandung. Nah, selama ini kan Citarum itu seperti pembuangan limbah industri, banyak sekali industri atau pabrik yang mengeluarkan limbah industrinya itu langsung ke Sungai Citarum, sehingga menjadi sungai yang paling tercemar. Dan itu sampai ke beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat, ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, kemudian Purwakarta, itu sampai ke daerah Karawang kan juga terlewati, itu semua dari Sungai Citarum," ungkapnya.

Terkait penganggaran kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang dinilai BPK belum berorientasi pada pemulihan lahan kritis, menurut Ace justru anggaran sudah banyak digelontorkan pemerintah. Salah satunya Kementerian Pertanian di bawah pemerintahan Jokowi memiliki program penyediaan 1 juta bibit kopi untuk masyarakat di hulu Sungai Citarum.

"Kementerian Pertanian secara intens menyediakan berbagai macam bibit, misalnya penyediaan 1 juta bibit kopi, itu di hulu Sungai Citarum, itu dalam rangka bagaimana memanfaatkan lahan kritis dipergunakan sebaik-baiknya justru untuk kepentingan rakyat," tuturnya.

Ace melanjutkan, setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah Jokowi untuk program Citarum Harum adalah untuk menormalisasi kembali Citarum agar kembali menjadi sungai yang tidak tercemar.

"Memang di pemerintahan Jokowi ini dilakukan secara integratif di antara berbagai macam kementerian, dari Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, karena di situ nanti di hulunya itu dinormalisasi kembali hasil hutannya, sehingga tidak terjadi erosi yang menimbulkan banjir," jelas Ace.

"Nah, itu dilakukan serius oleh Pak Jokowi dengan melibatkan TNI di dalamnya. Nah, itu yang dilakukan. Sekarang hanya pada pemerintahan Jokowi-lah Citarum sebagai sungai yang dinormalisasi tersebut dilakukan secara serius. Tidak benar jika perencanaannya itu (tidak dilakukan dengan baik)," lanjutnya.

Sebelumnya, BPK menyebut masih ada kelemahan dalam program Citarum Harum. BPK menilai kelemahan tersebut salah satunya dalam segi perencanaan yang dilakukan pemerintah.

"Pemerintah kabupaten/kota di daerah aliran Sungai (DAS) Citarum sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah belum dilibatkan dalam struktur organisasi Citarum Harum," tulis keterangan tertulis BPK yang diterima detikcom, Senin (18/2). (nvl/fjp)