"Saya sudah bicara sama Presiden beberapa waktu lalu, Presiden bertanya perusahaan sawit kan harus buat jalan sendiri Pak Gubernur, saya bilang ke Pak Jokowi, mana ada Pak. Mereka lewat jalan negara dan jalan provinsi jadinya rusak semua," kata Sutarmidji di Pontianak, sebagaimana dilansir Antara, Senin (18/2/2019).
Ia menjelaskan, Kalbar dianggap sebagai penghasil CPO terbesar di Indonesia. Namun itu hanya anggapan belaka, karena di dalam APBD, perusahaan perkebunan dan pertambangan tidak memberikan kontribusi yang signifikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sutarmidji mencontohkan, di Sintang banyak jalannya hancur akibat truk perkebunan dengan beban berat melewati jalan tersebut. Namun, dari tujuh perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan itu, hanya ada perusahaan yang memberikan bantuan perbaikan jalan, namun dengan dana yang kecil.
"Itu pun mereka hanya nyumbang sekitar Rp 20 juta, padahal mereka sudah membuat jalan menjadi hancur seperti 'bubur'. Kalau saya bantuan sebesar itu tidak diambil dan lebih baik dikembalikan saja," ujarnya.
Ia meminta ke depan, penegakan aturan dan prosedur yang tegas harus dilaksanakan terkait izin perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kalbar.
"Saya minta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tegas dalam memberi izin konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama di kawasan lahan gambut," katanya.
Menurut dia, sebagian besar perkebunan membuka lahan dengan cara membakar.
"Mau lahan gambut dan tidak gambut, dia bakar. Saya kadang malas dan marah dengan perusahaan perkebunan itu," ujarnya.
Simak Juga 'Jokowi Vs Prabowo tentang Nasib Biodiesel':
(asp/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini