Bupati Kuningan Kutuk Kades Tak Pro-Jokowi, Mendagri Ingatkan Netralitas

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo menanggapi video viral Bupati Kuningan Acep Purnama yang mengutuk kepala desa jika tak memilih Joko Widodo. Tjahjo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga netralitas.

"Prinsipnya, ASN dari mendagri, gubernur, bupati, wali kota, hingga kades harus netral. Soal pilihan dan sikap punya disalurkan di TPS, netralitas harus dijaga baik," kata Tjahjo di Hotel RedTop, Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Baca juga: Ramai Video Bupati Kuningan Kutuk Kades yang Tak Pilih Jokowi

Meski demikian, dia tak mempermasalahkan jika ada ASN yang berkampanye. Namun Tjahjo mengatakan ASN itu harus mengajukan izin kampanye ke pimpinan dan dilaporkan ke Panwaslu.

"Kalau mau kampanye boleh, tapi ajukan izin kepada atasan dan lapor ke Panwas. Karena bupati wali kota dipilih parpol sebagai orang partai boleh dong kampanye, tapi ikuti aturan," ujarnya.

Tjahjo menuturkan yang berwenang memanggil Acep Purnama adalah Bawaslu. Mengenai sanksi, menurut Tjahjo, Kementerian PAN-RB yang akan memberikan sanksi bila kepala daerah tersebut terbukti bersalah.

"MenPAN yang berikan sanksi, mulai mengurangi jabatan sampai diberhentikan," sebut dia.

Baca juga: Kutuk Kades yang Tak Pilih Jokowi, Bupati Kuningan: Saya Khilaf

Terkait video itu, Bawaslu Kabupaten Kuningan bakal menindaklanjuti. Komisioner Bawaslu Kuningan Abdul Jalil Hermawan mengaku belum bisa memanggil secara langsung Acep Purnama. Dalam aturannya, lanjut Jalil, Bawaslu akan melakukan beberapa tahapan untuk menindaklanjuti video tersebut.

"Ini (video) sifatnya informasi awal. Jadi, kita akan lakukan beberapa tahapan. Pertama kita akan buat laporan pengawasannya dulu, kemudian kita akan investigasi, dan rapat komisioner," kata Jalil kepada detikcom melalui sambungan telepon, Minggu (17/2). (idh/idh)