Buka Tanwir Muhammadiyah, Jokowi Kembali Tepis Isu PKI dan Antek Asing

Bengkulu - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka sidang tanwir Muhammadiyah di Bengkulu. Dalam forum itu, Jokowi meluruskan soal dirinya yang dituding antek asing dan anggota PKI.

"Saya ingin sampaikan berkaitan dengan isu yang 4 tahun ini saya diam dan tidak jawab apa-apa. Dan mumpung sidang tanwir Muhammadiyah, saya akan jawab, baik mengenai isu PKI, antek asing, antek Aseng, kriminalisasi ulama, dan lain-lain," kata Jokowi di lokasi sidang tanwir Muhammadiyah, halaman rumah dinas Gubernur Bengkulu, Jumat (15/2/2019).

Baca juga: Di Depan Jokowi, Ketum Muhammadiyah Ingatkan Soal Pose Jari Saat Foto

Jokowi mengatakan sejak 4 tahun lalu dituding sebagai Presiden RI yang antek asing. Jokowi mengaku heran atas tudingan itu karena dia banyak melakukan kebijakan dengan mengambil alih aset dari tangan asing kembali dikelola penuh oleh Indonesia.

"Ini saya jawab, bukan marah ya, mohon maaf. Saya pikir antek asing yang mana? Padahal kalau kita tahu di 2015 Blok Mahakam yang dikelola Jepang dan Prancis sudah kita ambil dan diserahkan 100 persen ke Pertamina. Di tahun 2018, Blok Rokan, yang dikelola Chevron (Amerika Serikat) lebih dari 90 tahun, kemarin sudah kita menangkan dan 100 persen diserahkan ke Pertamina. Akhir 2018, bulan Desember yang namanya Freeport sudah mayoritas kita ambil 51,2 persen, sehingga saham pengendali ada di tangan kita yang diwakili PT Inalum, yang sebelumnya 40 dikelola oleh Freeport McMoran dan kita diam tidak ada yang namanya isu antek asing," jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan bukan hal yang mudah untuk mengambil aset dari tangan asing ke Indonesia. Menurutnya, isu dirinya antek asing ini memang sengaja dibesarkan di tahun politik ini.

"Dan untungnya deposit minyak di Blok Rokan masih gede, di Freeport tembaga dan emasnya masih banyak. Jadi kalau kita ambil alih insyaallah tidak ada ruginya," katanya.

Soal tudingan sebagai anggota PKI, Jokowi menilai hal itu tidak masuk akal. Dia menjelaskan, dirinya lahir tahun 1961, sementara PKI dibubarkan sekitar tahun 1965-1966.

"Jadi, umur saya saat itu masih 4 tahun. Kalau ada yang menuduh Presiden Jokowi itu PKI, berarti dulu ada PKI balita?" kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta sidang tanwir Muhammadiyah.

Baca juga: Jokowi Bertolak ke Bengkulu, Hadiri Tanwir Muhammadiyah

Tak hanya dirinya, Jokowii juga mengatakan orang tua hingga kakek neneknya juga dituding sebagai anggota PKI. Untuk itu, dia meminta publik mengecek di masjid terdekat baik di rumah orang tuanya, maupun rumah kakeknya soal 'keislaman' keluarga.

"Atau utusan dari rektor UMS bisa untuk cek, sangat mudah sekali saat ini, tidak ada yang bisa ditutupi," katanya.

Dia juga bicara soal banyak foto di media sosial yang menggambarkan dirinya ada saat Ketua PKI DN Aidit berpidato di tahun 1955, teparnya di momen pemilu.

"Saya belum lahir, kok saya ada di dekat dia. Gambar seperti ini ribuan banyaknya. Waktu saya diberitahu anak saya, saya lihat kok ya mirip saya. Gambar seperti ini lah yang sekarang ini banyak meresahkan. Dan isu seperti ini terus digoreng jelang bulan politik," jelasnya.

Terakhir, Jokowi bicara soal dirinya yang dituding melakukan kriminalisasi ulama. Dia menjelaskan siapa pun dan apa pun jabatannya, selama melakukan permasalahan dan diputus hukuman penjara, itu murni persoalan hukum.

"Negara kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Kalau ada gubernur, menteri, bupati, ketua atau anggota Dewan, insinyur, dokter, bermasalah dengan hukum, ya pasti aparat hukum akan tindak lanjuti, siapa pun. Yang namanya kriminalisasi kalau orang tidak punya masalah itu kriminalisasi, silakan datang ke saya, saya akan urus," jelasnya.

"Tapi kalau ada masalah hukum dan harus berhadapan dengan aparat hukum karena ada masalah ya harus dijalani," imbuh Jokowi.


Saksikan juga video 'Dituduh PKI, Jokowi: Sudah Empat Tahun Saya Sabar':

[Gambas:Video 20detik]

(jor/idh)