Heboh Pengumuman Salat Jumat Prabowo Dianggap Politis

Jakarta - Rencana Prabowo Subianto untuk salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) menjadi heboh karena muncul isu adanya penolakan dari Takmir Masjid. Pihak Masjid sudah menegaskan tak ada pelarangan, hanya saja keberatan dengan sosialisasi Prabowo salat di MAS karena dinilai politis.

Kabar soal penolakan pihak Masjid yang biasa dikenal dengan sebutan Masjid Kauman Semarang itu beredar jelang kedatangan Prabowo yang rencananya akan salat Jumat pada Jumat (15/2). Alasannya salat Jumat yang akan diadakan oleh Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik.

Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail membantah pihaknya melarang Prabowo datang. Ia menyatakan hanya keberatan karena adanya pamflet yang dipasang di sekitar Masjid Kauman soal kedatangan Prabowo itu.

"Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi," ujar Hanief saat ditemui di kediamannya di Semarang, Kamis (14/2/2019).

Baca juga: PKS: Dulu Prabowo Ditanya Jumatan di Mana, Kini Diumumin Kok Dilarang?

Hanief mengaku memang sudah ada pemberitahuan lisan soal kegiatan salat Jumat Prabowo di MAS. Namun terkait pemasangan pamflet dan spanduk tidak diberitahukan. ""Pemberitahuan sudah lisan, pasang pamflet dan spanduk tidak (memberitahu) sama sekali," tuturnya.

Di dekat Masjid Kauman sempat ada spanduk selamat datang Prabowo dan juga poster Prabowo-Sandi. Sedangkan di traffic light Jalan Pemuda menuju Masjid Kauman juga terpasang bendera Partai Gerindra. Namun tepat saat salat zuhur ada beberapa orang yang melepas spanduk dan poster yang terpasang dekat dengan masjid.

"Kami khawatir jamaah yang lain tersinggung, karena jamaah kan macam-macam, ada yang punya orientasi pilihan beda, ada yang punya orientasi masjid murni steril dari hal politis dan duniawai, kami njagani (antisipasi)," ucap Hanief.

Foto: KH Hanief Ismail. (Angling Adhitya Purbaya/detikcom).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah membantah pihaknya yang menyebar pamflet soal kedatangan eks Danjen Kopassus itu. Meski begitu, Hanief memberi warning agar tak ada pembicaraan atau kegiatan politik saat Prabowo salat Jumat di Masjid Kauman.

Ia mencontohkan Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa saat maju Pilpres juga pernah Salat di Masjid Kauman. Saat itu, kata Hanief, tidak ada woro-woro atau mengajak massa. Begitu pula saat Pilgub Jateng, ketika Cagub Ganjar Pranowo ataupun Sudirman Said datang mereka beribadah tanpa ajak rombongan.

"Jangan ngomong masalah politik di masjid, itu saja. Waktu Pilpres yang dulu pak JK datang tidak bawa rombongan pak Hatta Rajasa datang pas saya ngaji, beliau sampaikan sesuatu yang tidak bersifat kampanye. Pak Ganjar dan pak Sudirman Said juga, Pak Marmo (Soemarmo Mantan Wali Kota Semarang) dan pak Hendi (Wali Kota Semarang) keduanya juga sering," urainya.

Soal kedatangan Prabowo untuk Salat Jumat di MAS ternyata sudah dikoordinasikan Partai Gerindra. DPC Gerindra menginstruksikan kadernya untuk salat bareng sang ketum, namun dilarang menggunakan atribut partai. Larangan itu tercantum dalam surat instruksi nomor JT-01/02-005/A/DPC-Gerindra/2019. Surat instruksi agar mengikuti salat berjemaah bersama Prabowo itu meminta para kader mengenakan baju bernuansa putih islami.

Baca juga: PSI: Prabowo Salat Jumat Pakai Instruksi dan Pamflet, Kayak Launching Film

"Nah itu karena kegiatannya di masjid, itu ada keterangan yang saya sampaikan bahwa karena saya tahu masjid itu tidak boleh digunakan untuk kampanye, karena sebagai tempat ibadah. Maka di situ untuk menyambut kedatangan beliau, dan tidak boleh menggunakan atribut partai. Tapi harus menggunakan baju islami," ujar Sekretaris DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (14/2).

Soal kabar 'penolakan' terhadap Prabowo ini mendapat tanggapan dari Fahri Hamzah. Dia mengaku curiga permasalahan ini muncul karena ada campur tangan penguasa.

"Saya agak curiga bahwa memang kaki tangan kekuasaan itu terlalu jauh itu untuk intervensi hal-hal yang sifatnya pribadi. Orang pergi salat Jumat kan peribadatan pribadi. Saya memang mendengar ada keluhan dari tim Pak Prabowo bahwa mereka dibatasi untuk ketemu masyarakat," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2).

Pernyataan Fahri dibantah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Timses capres petahana itu mengingatkan masjid memang tidak boleh menjadi tempat untuk kampanye dan mengapresiasi langkah takmir MAS.

"Masjid itu memang bukan tempat yang dibolehkan untuk kampanye. Oleh karena itu, sikap dan langkah takmir masjid itu sudah benar," ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding yang juga politikus PKB, Kamis (14/2).

Sementara itu menurut Bawaslu, tak ada larangan bagi siapa saja yang hendak beribadah di tempat ibadah. Hanya saja Bawaslu mengingatkan kepada tim Prabowo-Sandiaga untuk melepas atribut politik saat berada di masjid. Bawaslu pun akan melakukan pengawasan.

"Sudah otomatis di sana akan dilakukan pengawasan oleh (Bawaslu) daerah., Bawaslu daerah artinya mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye dan peserta pemilu 2019" ujar Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).



Tonton juga video 'Takmir Masjid Semarang Larang Prabowo Jumatan, BPN: Tak Masuk Akal':

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.



(elz/imk)