Prabowo Tuding Anggaran Bocor, BPN Singgung Korupsi e-KTP dan Bupati Kotim

Jakarta - Pernyataan Prabowo Subianto soal adanya kebocoran anggaran negara hingga 25 persen menjadi sorotan. Timses capres nomor urut 02 itu memberikan pembelaan.

"Saya kira pernyataan Pak Prabowo relevan di tengah masifnya korupsi anggaran baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Artinya, tata kelola anggaran kita masih buruk sehingga kasus-kasus korupsi merajalela," ungkap juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Kamis (7/2/2019).

Politikus PKS ini kemudian menyinggung soal megakorupsi e-KTP. Kasus yang melibatkan eks Ketua DPR Setya Novanto tersebut, kata Kholid, bukti dari bocornya anggaran negara.

"Kalau kita buat hitung-hitungan sederhana kasus korupsi e-KTP misalnya nilai proyeknya sekitar Rp 5,9 triliun dan tindak pidana korupsinya merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Artinya, itu sekitar 39 persen kebocoran anggaran bukan?" tutur caleg DPR RI Dapil Jawa Timur IV tersebut.

Baca juga: PDIP Minta Kasus Korupsi Bupati Kotim Rp 5,8 Triliun Tak Dikaitkan Partai

Kholid kemudian menyindir soal ditetapkannya Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi, yang merupakan kader PDIP, sebagai tersangka korupsi. Supian diduga merugikan negara sekitar Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu terkait kasus penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) pada tiga perusahaan.

"Atau yang lagi hot terakhir kasus korupsi Bupati Kotawaringin Timur yang dinilai merugikan negara hingga Rp 5,8 triliun padahal APBD-nya cuma berapa? Nggak sampai separuhnya," sebut Kholid.

Dia lantas mengutip pernyataan KPK yang pernah menyebut kebocoran keuangan di pemerintah daerah akibat korupsi bisa mencapai 20-40 persen. Kholid menyebut itu lebih dari yang disampaikan Prabowo.

"KPK juga pernah menyatakan bahwa kebocoran akibat korupsi anggaran di daerah saja mencapai hingga 40 persen. Ini lebih besar dibandingkan perkiraan Pak Prabowo," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo menjelaskan ada dugaan markup sejumlah proyek sehingga anggaran negara bocor. Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang 'bocor' mencapai Rp 500 triliun. Dia menuturkan anggaran sebesar itu bisa membangun industri besar di Tanah Air.

Baca juga: Jokowi Tantang Prabowo Bawa Bukti ke KPK soal Anggaran Negara Bocor

"Kalau anggaran kita yang sudah disepakati 200 miliar dolar, kalau kebocoran tadi 25 persen, artinya yang hilang... hampir Rp 500 triliun yang bocor," ujar Prabowo saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di hall Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2).

Capres petahana Joko Widodo meminta Prabowo tak asal bicara. Ia menantang eks Danjen Kopassus itu untuk melaporkan bukti dari kebocoran anggaran tersebut ke KPK.

"Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal... (sambil menunjuk mulut)," ujar Jokowi setelah menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).

"Kalau memang bocor sampai 25 persen, laporin saja ke KPK. Duit gede banget itu. Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7.200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun," sambungnya.


Saksikan juga video 'Prabowo Sebut Duit Negara Bocor, Jokowi: Lapor KPK, Bawa Bukti!':

[Gambas:Video 20detik]

(elz/fdn)