PP Produk Halal Tinggal Diteken Jokowi

Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Jaminan Produk Halal (RPP JPH) sudah di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aturan tersebut tinggal diteken Jokowi.

"Sudah di meja Bapak Presiden, tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden," ujar Lukman di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Lukman mengatakan persoalan beda pendapat mengenai beberapa aturan yang akan diberlakukan pun sudah disepakati oleh tingkat menteri terkait. Pengaturan jaminan produk halal tetap berlaku mulai 17 Oktober 2019.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Pimpin Komite Nasional Keuangan Syariah

Saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI)-lah yang memberikan label produk halal di Indonesia. Lukman menjelaskan peran MUI jika PP disahkan.

"MUI tetap memiliki tiga kewenangan inti. Pertama, memberikan fatwa kehalalan, itu fatwa dalam konteks keagamaan. Itu masih menjadi otoritas kewenangan MUI. Kedua, mengesahkan auditor, mereka-mereka yang punya kualifikasi tertentu untuk memeriksa kehalalan itu. Ketiga, memberikan kewenangan kepada lembaga pemeriksa halal atau LPH, di mana para auditor itu bekerja," jelas Lukman.

Baca juga: Kiai-Habaib Pose 1 Jari Saat Foto Bareng Jokowi, Pihak Istana Melarang

Sedangkan untuk sertifikasi halal akan menjadi tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). "Iya, sertifikat di BPJPH," ujar Lukman. (fdn/fdn)