Bupati Tasdi Divonis 7 Tahun Bui dan Hak Politik Dicabut

Semarang - Bupati nonaktif Purbalingga, Tasdi divonis 7 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi oleh hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Ia juga dicabut hak politiknya selama 3 tahun setelah menjalani masa hukuman.

Sebelumnya Tasdi dituntut oleh JPU dari KPK dengan 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan penjara. Tasdi juga dituntut dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

Oleh Hakim Ketua Antonius Wijantono, Tasdi dianggap melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tasdi terbukti menerima suap secara bertahap dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.115 juta dari piham swasta yaitu Hamdani Kosen, Librata Nababan dan Ardirawinata Nababan yang diterima melalui Kepala ULP Pemkab Purbalingga Hadi Siswanto terkait upaya pengaturan lelang proyek pembangunan Islamic Centre Kabupaten Purbalingga Tahap II.

Baca juga: Bupati Tasdi Minta Dihukum Ringan, Jaksa KPK Tetap Tuntut 8 Tahun Bui

Selain itu Tasdi juga terbukti menerima gratifikasi dari pengusaha, dari jajaran birokrasi bawahannya antara lain dari sekretaris daerah, asisten, dan kepala dinas, serta dari koleganya.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah, menjatuhkan hukuman selama 7 tahun penjara," kata hakim Antonius dalam amar putusannya, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Di Sidang Suap, Tasdi Ungkap Uang Rp 100 Juta dari Ganjar Pranowo

Hakim juga menjatuhkan hukuman denda Rp 300 juta yang jika tidak dipenuhi maka akan diganti dengan kurungan selama empat bulan. Tasdi dicabut hak politiknya selama 3 tahun terhitung setelah menyelesaikan masa tahanan.

"Perbuatan terdakwa menciderai amanat yang diberikan selaku kepala daerah," tandasnya.

Menanggapi putusan hakim, terdakwa yaitu Tasdi dan jaksa dari KPK, Kresno Anto Wibowo sama-sama menyatakan pikir-pikir. (alg/sip)