31 Kepala Daerah di Jateng Dukung Jokowi, TKN: Kan Ada Wasitnya

Sleman - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani angkat bicara terkait deklarasi dukungan 31 kepala daerah di Jateng untuk paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf. Dia menilai persoalan ini tak perlu jadi polemik.

"Kita serahkan itu kepada Bawaslu. Bawaslu kan yang memiliki kewenangan untuk menilai itu ya dengan melakukan penyelidikan, mengumpulkan fakta-faktanya. Biar dilihat sajalah oleh Bawaslu," jelas Arsul kepada wartawan di UGM Yogyakarta, Rabu (30/1/2019).

"Jadi hal-hal yang sudah jadi kewenangannya Bawaslu enggak usah kita giring-giring lah di ruang publik, itu pelanggaran atau itu bukan pelanggaran," lanjut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Arsul menegaskan, Bawaslu adalah lembaga yang berwenang menilai ada tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karenanya, seyogianya perdebatan mengenai boleh tidaknya deklarasi dukungan kepala daerah diserahkan ke lembaga ini.

Baca juga: Soal 31 Kepala Daerah Jateng Dukung Jokowi, BPN: Ingat Tugasnya

"Saya kira Bawaslu punya profesionalitasnya sendiri untuk melihat hal itu," paparnya.

Ia tak mempermasalahkan pihak-pihak yang mengecam deklarasi dukungan 31 kepala daerah di Jateng. Sebab semua pihak boleh bersuara di negara demokrasi. Namun Arsul mengingatkan agar mereka tak lupa adanya wasit di pemilu.

"Kalau menganggap (deklarasi melanggar) itu kan boleh saja, ini negara demokrasi, boleh menganggap tidak netral, boleh menganggap netral. Tapi kan ada wasitnya, biarkan apa kata wasit dong, gitu," pungkas dia.

Baca juga: Bawaslu Jateng soal Penanganan Aksi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi

Simak Juga 'Kepala Daerah Dukung Jokowi Bukan Berarti Jadi Kebal Hukum':

[Gambas:Video 20detik]

(ush/bgs)