Kepala DPU Kota Bandung Arif Prasetya mengatakan tahun ini pihaknya mendapat anggaran sekitar Rp 303 miliar. Menurutnya anggaran tersebut terus terdegradasi dari semula Rp 700 miliar turun menjadi Rp 500 miliar hingga akhirnya Rp 303 miliar.
"Maka kita harus atur strategi dulu mana yang jadi prioritas. Salah satu prioritas kita yaitu banjir dan cileuncang. Kemudian baru jalan, PJU (Penerangan Jalan Umum) dan lain-lain," ujar Arif di Balai Kota Bandung, Rabu (30/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fisik itu sekitar Rp 16-17 miliar. Sisanya baru untuk operasional dan tanggap darurat seperti membuat bronjong atau karung pasir jika ada yang jebol," katanya.
Ke depan, kata Arif, untuk meminimalisir cileuncang maka drainase akan diperlebar. Selain memperlancar aliran air, petugas bisa masuk ke dalamnya untuk melakukan pengecekan dan pembersihan.
Arif mengatakan untuk lokasi pelebaran hingga kini masih belum ditetapkan. Dengan anggaran yang terbatas maka ia akan memilih lokasi yang dianggap darurat membutuhkannya.
"Kalau dulu saluran drainase hanya 100x30 cm kecil-kecil. Sekarang kita besarkan menjadi 120x80 cm supaya lancar, minimal air tertampung di saluran," ujar Arif.
Meski begitu Arif kembali menekankan jika pemerintah hanya bisa berupaya meminimalisir banjir dan cileuncang. Sebab permasalahan tersebut tidak hanya bisa diselesaikan di satu titik tapi harus dari hulu hingga ke hilir. Terlebih Kota Bandung bagian dari Cekungan Bandung yang terdiri dari sejumlah kabupaten/kota.
Tak lupa pihaknya juga mengingatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing. Sebab hingga kini permasalahan banjir dan cileuncang kerap disebabkan sumbatan sampah. (tro/bbn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini