Muncul Penolakan, Komisi VIII DPR Bantah RUU Kekerasan Seksual Pro-zina

Jakarta - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ramai dibahas di media sosial setelah muncul petisi penolakan terhadap RUU tersebut. Komisi VIII DPR menegaskan RUU tersebut tidak mendukung perzinaan.

Wakil Ketua Komisi VIII F-Gerindra Sodik Mujahid mengatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan dibahas intensif pada Mei 2019. Panja RUU tersebut, kata Sodik, akan banyak menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat.

"Draf RUU masih dalam pembahasan yang masih panjang. Pembahasan akan fokus dibahas mulai Mei 2019," ujar Sodik saat dihubungi, Selasa (29/1/2019).

"Kita perbanyak RDPU dengan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk sosialisasi draf RUU, sekaligus menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat," imbuh dia.

Baca juga: Penggagas Petisi Blackpink Kini Bikin Petisi Tolak RUU Kekerasan Seksual

Sodik mengatakan Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membutuhkan masukan dari berbagai pihak demi menyempurnakan RUU tersebut. Ia menegaskan Panja RUU PKS, khususnya F-Gerindra, memiliki semangat untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

"Semangat Gerindra adalah kepada perlindungan, rehabilitasi korban, dan lain-lain. Sama sekali tidak kepada hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat, seperti pembebasan zina," tutur Sodik.

Sodik Mujahid (Foto: Istimewa)

Petisi penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibuat oleh Maimon Herawati dengan judul 'TOLAK RUU Pro Zina'. Hanya dalam kurun waktu dua hari, petisi itu sudah diteken 91 ribu kali pada Selasa (29/1/2019).

Petisi ini ditujukan ke Komisi VIII DPR RI dan Komnas Perempuan. Maimon dulu juga pernah membuat petisi penolakan iklan yang menampilkan girlband asal Korea Selatan, Blackpink.


Saksikan juga video 'RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditargetkan Rampung Akhir Tahun':

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/imk)