Deklarasi 31 Kepala Daerah Jateng Dukung Jokowi Akan Diadukan ke Bawaslu

Semarang - Badan Pemenangan Prabowo-Sandi akan mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kegiatan deklarasi dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf oleh 31 kepala daerah di Jawa Tengah. Perkara izin dan aturan akan ditanyakan ke Bawaslu Jawa Tengah.

Deklarasi tersebut dikakukan di Hotel Alila, Solo, Sabtu (26/1) kemarin dan dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bupati Kabupaten Sragen, Kendal, Wali Kota Tegal dan Salatiga tidak diundang karena bukan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01. Sedangkan yang hadir dalam deklarasi ada 27 daerah dari 31 yang mendukung.

"Badan Pemenangan Prabowo-Sandi akan mengadukan ke Bawaslu, secepatnya biar disiapkan tim advokasi," kata juru bicara Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Jateng, Sriyanto Saputro kepada detikcom, Minggu (27/1/2019).

Pengaduan tersebut untuk mengetahui apakah ada pelanggaran atau tidak. Selain itu untuk mempertanyakan apakah langkah izin ke pihak berwenang dilakukan sebelum deklarasi.

Baca juga: Kepala Daerah Jateng Turun Gunung, Jokowi Diminta Fokus di Jabar

"Termasuk mempertanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)," tegasnya.

Menurut Sriyanto, pihak berwenang dalam pemilu harus adil dalam bertindak. Sikap proaktif harus dilakukan mengingat yang melakukan deklarasi adalah kepala daerah. Ia pun menyinggung pose dua jari Anies Baswedan yang pernah dipermasalahkan.

"Ketika Anies gesture itu saja heboh, ini perlu pengkajian. Bawaslu harus proaktif. Tipis perbedaan antara selaku kader dan kepala daerah," ujar Sriyanto.

Baca juga: Ganjar dan 31 Kepala Daerah di Jateng Yakin Jokowi Menang Mutlak

Ia menegaskan bukan berarti sudah menuduh kegiatan deklarasi itu menyalahi aturan, namun tetap saja perlu ditelusuri karena dalam kegiatan itu peserta deklarasi tidak menggunakan seragam partai sehingga apakah mungkin kegiatan itu di sela rapat kemudian dadakan tanpa pemberitahuan.

"Kalau memang kader pure sah saja. Pakai batik, jangan-jangan habis rapat. Ini Bukan berarti melarang, harapan kami sesuai aturan. Kalau dikatakan deklarasi, kita saja kumpul dikit harus pemberitahuan," jelasnya.

"Kita butuh keadilan," imbub Sriyanto.

Mayoritas kepala daerah di Jawa Tengah memang diusung oleh PDIP, namun menurut Sriyanto deklarasi dari kepala daerah itu membuat tim pemenangannya makin bekerja keras.

"Semakin menguatkan, memberi semangat relawan dan partai koalisi. Seperti tabloid kemarin justru sangat menguatkan," katanya.




Tonton juga 'Kubu Jokowi: Ada Tikus Mati Juga Dimaknai Politis oleh Kubu 02':

[Gambas:Video 20detik]

(alg/sip)