"Pak JK menyampaikan tentang pandangan beliau itu, kasih masukan di depan para konsultan (Inkindo). Itu langsung saya dengar dari Pak JK, beliau ingin teman-teman konsultan tetap objektif memberi masukan kepada pemerintah tentang pelaksanaan proyek tertentu," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Jumat (25/1/2019).
"Semisal apakah kalau rel kereta dibangun di atas (melayang) lebih murah apa lebih mahal? Terutama di daerah yang lahannya masih luas," sambung politikus PKB itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal pembangunan kereta Trans Sulawesi, JK menilai pembangunan jalurnya tak perlu sepanjang dari selatan hingga utara. JK menyebut infrastruktur harus dibangun seefisien mungkin.
Sandiaga pun mengomentari pernyataan JK. Ia menyoroti soal pemerintahan Jokowi yang saling kritik. Namun TKN Jokowi-Ma'ruf tak setuju pernyataan JK disebut sebagai kritik, melainkan masukan.
"Jadi maksudnya biar teman konsultan tidak mengikuti saja rencana yang ada. Tapi memberi masukan bahwa proyek tertentu bisa lebih murah dan efektif," sebut Karding.
Anggota Komisi III DPR ini juga mengingatkan, dari proyek yang sedang dibangun di era pemerintahan Jokowi-JK, ada beberapa yang sudah dicanangkan sejak era pemerintah sebelumnya. Untuk itu, JK disebut Karding meminta para konsultan bisa memberikan masukan yang efisien dan mengikuti perkembangan yang ada.
"Beberapa program itu sudah dicanangkan pemerintahan sebelumnya, kereta Trans Sulawesi sebagai contoh," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Sandiaga menyoroti kritik JK soal pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi yang menyambungkan daerah-daerah penting di Sulawesi. Sandiaga mengatakan kritik JK terhadap pembangunan infrastruktur itu sudah dibahas oleh Bank Dunia. Kritik itu dinilainya karena pembangunan tidak dilakukan secara matang.
"Ya kita lihat di dalam pemerintahan saja saling mengkritik, apalagi masyarakat. Masyarakat menginginkan infrastruktur itu bisa membuka peluang lapangan kerja untuk mereka dan juga meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya untuk mereka. Infrastruktur itu harus mampu untuk menjawab hajat hidup orang banyak misalnya seperti itu," ungkap Sandiaga.
"Sebetulnya yang disampaikan Pak JK itu sudah dibahas secara mendetail oleh Bank Dunia, salah satunya. Bahwa ini tidak dilakukan secara matang dan eksekusinya belum optimal. Di bawah Prabowo-Sandi, kita ingin perencanaan ini betul-betul dilakukan dengan pendekatan alternatif, pembiayaan seperti kemitraan pemerintah dengan badan usaha, public private....," tambah eks Wagub DKI itu.
Simak Juga 'JK Kritik Proyek LRT Mahal, BPN Prabowo: Energi Tambahan':
(elz/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini