Dilansir dari Reuters, Senin (21/1/2019), Jerman mencabut izin Mahan Air dari wilayahnya karena maskapai tersebut terlibat dalam pengangkutan peralatan dan personil militer ke Suriah, dan zona perang Timur Tengah lainnya.
Sebelumnya, pada tahun 2011 AS telah menjatuhkan sanksi kepada Mahan Air. Oleh AS, maskapai Iran itu dituding telah memberikan dukungan keuangan dan dukungan lainnya untuk mengawal revolusi Islam Iran. AS juga mendesak negara-negara Eropa lainnya untuk menjatuhkan sanksi serupa kepada Mahan Air.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Baca juga: Militer Israel Serang Iran di Suriah |
Sementara itu, saat dihubungi Reuters, Mahan Air di Taheran mengatakan tidak dapat mengomentari keputusan Jerman tersebut.
Mahan Air didirikan pada tahun 1992 sebagai maskapai penerbangan swasta pertama Iran. Mahan Air juga memiliki armada pesawat terbanyak Iran dan memiliki penerbangan ke sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Italia, Spanyol, dan Yunani.
Duta Besar AS di Berlin, Richard Grenell, yang telah lama keberatan dengan penerbangan Mahan Air ke Jerman, menyambut baik larangan tersebut.
"Mahan Air telah menerbangkan teroris, senjata, peralatan, dan dana ke lokasi internasional untuk mendukung kelompok proksi teroris Iran," kata Richard dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.
"Penggunaan Iran atas Mahan Air untuk mendukung rezim Assad di Suriah, misalnya, telah berkontribusi pada penderitaan manusia yang luar biasa, kekerasan, dan ketidakstabilan politik yang dirasakan di seluruh dunia," lanjut Richard.
Namun Juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert membantah bahwa keputusan untuk melarang Mahan adalah hasil dari tekanan AS.
"Keputusan Jerman didasarkan pada pertimbangan kebutuhan keamanan kami," ungkap Steffen dalam pernyataan resminya.
"Tidak dapat disangkal bahwa maskapai ini juga dapat mengangkut kargo ke Jerman yang mengancam keamanan kami. Ini didasarkan pada pengetahuan tentang aktivitas teroris masa lalu oleh Iran di Eropa, " tambahnya.
Negara-negara Eropa memang tengah berada di bawah tekanan AS untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Hal ini sejak Presiden Donald Trump pada 2018 lalu menarik AS keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir yang telah dicapai dengan Teheran di zaman pemerintahan Barack Obama.
Bersama dengan Iran, para penandatangan perjanjian lainnya seperti Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan Cina masih berusaha untuk tetap mempertahankan perjanjian tersebut. (nvl/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini