.webp)
Ketua RW, Budi Winarno, mengatakan sebenarnya dia dan sekitar 149 kepala keluarga di sana memiliki sertifikat HGB yang diurus resmi dan legal. Warga yang kesulitan itu berada di 7 lingkungan RT yang berada di 2 RW. Sejak 4 tahun lalu mereka sulit untuk memperpanjang sertifikat hingga akhirnya masa berlaku sudah lewat.
"Kita sudah berusaha 4 tahun ke BPN Kota Semarang, tapi ya belum ada hasilnya," kata Budi kepada detikcom di Posko Relawan Blusukan Jokowi di Madukoro, Semarang, Senin (21/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jokowi Permudah Urus Sertifikat Tanah |
Dia dan warga kemudian memutuskan untuk mendatangi posko pemenangan Jokowi itu dengan harapan keluhan mereka sampai ke telinga Jokowi. Menurutnya selama ini Jokowi sering melakukan bagi-bagi sertifikat tanah, sehingga seharusnya bagi yang awalnya sudah memilki sertifikat bisa dipermudah.
"Pak Jokowi kan sering bagi-bagi sertifikat ke yang tidak punya. Kita yang punya juga bisa menikmati kemudahannya. Kita ke sini harapannya pak Jokowi mendengar," pungkas Budi.
Dia menambahkan selama ini sudah berusaha menjadi warga negara yang baik dengan membayar pajak, listrik, dan sebagainya. Namun karena sertifikat, banyak warganya yang kesulitan.
"Kita bayar listrik, pajak, sertifikat kok dipersulit. Kasihan warga yang ingin menggadaikan sertifikat untuk modal usaha jadi tidak bisa," tegasnya.
Ketua Relawan Blusukan Jokowi, Andreas Budi Wiroharjo, mengatakan dirinya tidak masalah posko relawan justru jadi tempat mengadu warga. Ia menerima keluhan tersebut dan akan berkoordinasi dengan jaringan relawan lainnya agar keluhan warga bisa didengar Jokowi.
"Rakyat tahunya Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat. Setelah dengar ini akan tampung, akan komunikasi ke tim relawan lain yang bisa akses ke Pak Jokowi," tandas Andreas. (alg/mbr)
