Ba'asyir Bebas, TPM: Ini Masalah Hukum, Bukan Politik Apalagi Gift

Jakarta - Tim Pengacara Muslim (TPM) menyatakan pembebasan tanpa syarat untuk Abu Bakar Ba'asyir tak ada kaitannya dengan politik. TPM menegaskan bebas tanpa syarat Ba'asyir murni urusan hukum.

"Ini masalah hukum, bukan politik, apalagi gift. Ini bukan karena membuktikan apa pun yang bersifat politis dan bukan membuktikan apa pun terkait politis. Saya tidak terima kalau ada yang menggambarkan (dikaitkan) cinta ulama, maka kami gemborkan bahwa bos Century bebas sebagai cinta koruptor," kata Ketua Dewan Pembina TPM Mahendradatta, di The Law Office of Mahendradatta, Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Mahendradatta menegaskan pembebasan sudah menjadi hak bagi Abu Bakar Ba'asyir. Kliennya itu seharusnya sudah bisa bebas bersyarat sejak 13 Desember lalu, namun Ba'asyir menolak.

Baca juga: Ba'asyir Bebas, Yusril: Presiden Bisa Kesampingkan Aturan Menteri

Ba'asyir tidak meneken pernyataan taat pada Pancasila dan mengakui kesalahannya. Syarat itu diatur dalam Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018.

Syarat itu akhirnya tak harus dipenuhi Ba'asyir lewat kebijakan Presiden Joko Widodo. Mahendradatta meminta hal ini tak dikaitkan dengan status Jokowi sebagai capres.

Baca juga: Yusril: Abu Bakar Ba'asyir Bebas Tanpa Syarat

"Karena ini presiden Republik Indonesia, bukan sebagai Jokowi atau capres. Kita tidak berbicara ini kampanye, presidennya siapa pun kami akan meminta hak yang sama," ujarnya.


Saksikan juga video 'BPN soal Ba'asyir: Sekarang Dirangkul, Kemarin Dituduh Radikal':

[Gambas:Video 20detik]

(abw/fdn)