Ketum PPP Tak Setuju Prabowo Naikkan Gaji untuk Cegah Korupsi

Jakarta - Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, tidak punya konsep yang matang di bidang pemberantasan korupsi. Komentar tersebut dilayangkan Rommy setelah menyaksikan debat pertama capres dan cawapres.

"Yang parah, Pak Prabowo selalu menyederhanakan bahwa korupsi di Indonesia akan tuntas kalau take home pay atau penghasilan jaksa, hakim, polisi dinaikkan, dan juga gaji birokrat naik beberapa kali lipat," kata pria yang disapa Rommy ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/1/2019).

Dalam debat tersebut, Prabowo menyebutkan korupsi bisa diberantas dengan menaikkan gaji penegak hukum dan para birokrat. Kenaikan gaji diyakini Prabowo akan membuat korupsi hilang di Indonesia secara otomatis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Rommy, hal tersebut berbeda dengan capres nomor urut 01, Joko Widodo, yang punya konsep lebih jelas. Misalnya dengan online single submission (OSS), pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Tak hanya itu, Rommy juga menilai Prabowo belum menunjukkan komitmen yang jelas pada pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari adanya sejumlah caleg Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Seharusnya, jika mempunyai komitmen tinggi, lanjut Rommy, Prabowo harus mencoret caleg yang sudah pernah dipidana kasus korupsi tersebut.

"Walaupun itu merupakan caleg tingkat DPRD provinsi dan kabupaten, Pak Prabowo sebagai ketua umum bisa meminta ketua Gerindra di daerah untuk mencoretnya," kata Rommy.

Rommy menegaskan masyarakat menginginkan calon pemimpin mereka tidak hanya memenuhi aturan yang disyaratkan KPU. Salah satunya dengan tidak adanya mantan koruptor yang maju sebagai caleg.

Menurutnya, PPP sudah membuktikan komitmen tersebut dengan tidak adanya satu pun caleg PPP yang pernah terpidana kasus korupsi.

Saksikan juga video 'Prabowo akan Naikkan Gaji PNS, Jokowi: Saya Tidak Setuju!':

[Gambas:Video 20detik]

(mul/ega)